Mabur.co– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kurang optimal jika mempertahankan skema lama secara kaku, karena memicu pembengkakan titik dapur, risiko inefisiensi anggaran, dan salah sasaran ke sekolah mampu. Potensi keberlanjutan baru terlihat jika ada penyesuaian sasaran dan perbaikan tata kelola.
Perlu Berbenah
Ekonom UMY, Ahmad Ma’ruf, SE., M.Si, mengatakan, MBG memang harus berbenah, perlu mengembangkan model-model layanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kita tidak salah ketika para siswa mendapat hak layanan gizi, bisa berbasis pondok pesantren, berbasis sekolah yang memang secara ekonomi sosial di wilayah tersebut banyak keluarga yang kurang mampu. Kalau model yang sekarang dilakukan di perkotaan, apalagi perkotaan Jawa, mungkin menjadi kurang relevan,” katanya, Minggu (26/7/2026).
Menurut Ahmad Ma’ruf, kalau dilihat data dari kemiskinan, kemudian stunting, bisa menjadi basis data untuk plotting sekolah, tapi juga jangan dipaksakan. Karena sempat ada ide yang dalam satu kelas kurang mampu, dikasih yang keluarga mampu. Tidak dikasih itu juga agak rumit. Kecuali subsidinya adalah subsidi bahan yang dikirim ke orang tua, lalu orang tua yang memasak.
“Semua itu sudah dipertimbangkan. Karena jangan sampai ada subsidi bahan yang sifatnya langsung tapi tidak kena sasaran. Ini perlu model-model yang harus melalui uji coba yang baik dan intens. Kita jangan tergesa-gesa menyelenggarakan program yang skala besar seperti sekarang ini,” katanya.
