Mabur.co – Video terbaru Amien Rais di kanal YouTube pribadinya terkait Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dan Presiden Prabowo Subianto, telah resmi di-take down oleh pihak Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), akibat dianggap menyebarkan hoaks dan fitnah kepada jajaran pemerintah, terutama terhadap dua orang yang ia singgung dalam videonya tersebut.
Meski video yang tayang pada Kamis (30/4/2026) lalu itu telah di-take down atau dihapus oleh pemerintah, mantan politisi PAN itu tidak mengubah sedikitpun pandangannya terhadap peran Teddy Indra Wijaya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Teddy tidak hanya bertugas sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) semata, melainkan sudah menjadi “penjaga terakhir” lingkungan istana dari segala tamu yang hendak berkunjung dan menemui Presiden.
“Jadi Teddy itu sesungguhnya kan cuma Sekretaris Kabinet. Tapi dia seolah lebih berwibawa, lebih penting dari Sekretaris Kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima di Istana dan mana yang tidak. Saya punya teman menko, dia pernah bilang ke saya itu mau ketemu presiden tidak bisa, karena kata Teddy, beliau (Presiden Prabowo) tidak ada waktu. Padahal Pak Prabowo sebenarnya ada disana,” ucap Amien Rais saat ditemui di sela-sela sebuah acara di Sleman, DIY, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube KOMPASTV, Minggu (3/5/2026).
Sementara terkait videonya yang telah di-take down oleh pihak Komdigi, Amien Rais merasa bahwa itu bukanlah kewenangan Komdigi. Karena jika ada yang merasa tidak terima dengan pernyataannya dalam video tersebut, seharusnya orang itu adalah Seskab Teddy sendiri, bukan pihak-pihak lainnya.
“Saya diberitahu oleh ahli-ahli hukum itu, bahwa Komdigi sebenarnya tidak berhak (take down video yang diunggah ke YouTube). Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu (pernyataan soal dirinya) baru akan dibawa ke pengadilan,” tambahnya.
Selain tidak mengubah pendiriannya soal Seskab Teddy, Amien Rais juga mengaku tidak akan berhenti membuat video-video untuk mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.
Karena baginya, hal itu merupakan bentuk kebebasan berpendapat seorang warga negara, yang telah dijamin oleh konstitusi. (*)
