Oleh: Frans Maniagasi*
Rabu (26/6/24) Manuel Kaiseipo di depan Tim dosen Pasca Sarjana FH UKI Jakarta ujian promosi Doktor dengan judul disertasi, Reposisi Kedudukan Utusan Golongan di MPR RI Untuk Mewujudkan Demokrasi Deliberatif: Perspektif Politik Hukum Pancasila.
Substansi dari disertasi ini adalah perlu adanya reposisi terhadap kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945. Menurut promovedus bahwa setelah 4x amandemen telah mengubah total konstruksi daripada UUD 1945 terhadap Pancasila.
Padahal ciri demokrasi Pancasila adalah musyarawarah mufakat yang termaktub dalam sila ke 4 yaitu Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
Kekhasan Demokrasi Pancasila atau dalam teori Ilmu Politik disebut dengan Demokrasi Deliberatif telah kehilangan maknanya yaitu musyawarah-mufakat.
Dengan demikian eksistensi dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara hakikatnya yang mengandung value musyawarah-mufakat menjadi sirna.
Selain amandemen UUD telah pula menghilangkan MPR sebagai sebagai lembaga tertinggi negara juga telah meniadakan utusan golongan.
Meniadakan utusan golongan telah pula menghilangkan unsur-unsur keterwakilan terutama dari kelompok kelompok minoritas dalam masyarakat Indonesia sebagai realitas politik.
Akibatnya dalam sistem politik Indonesia dimana partai politik lebih dominan dalam lembaga DPR sebagai hasil dari proses politik election atau pemilu yang tanpa disadari kita telah menampik keberadaan utusan golongan di MPR.
Sehingga keterwakilan masyarakat yang semestinya berada di lembaga politik tertinggi MPR sirna.
Realitas politik saat ini jauh lebih dominan political election sementara political representatif terabaikan.
Hal ini nampak transparan dimana pemilu berdasarkan pada political election, partai politik lebih dominan di lembaga parlemen dan mereka yang terpilih adalah yang memiliki kekuatan finansial mengalahkan mereka yang semestinya berasal dari political representatif.
Hal ini sangat berpengaruh yang duduk sebagai anggota parlemen adalah mereka yang berduit sementara yang berasal dari perwakilan masyarakat atau representase menjadi minoritas atau terabaikan.
Tidak heran kalau sistem politik Indonesia hari ini produk dari political election dengan ciri parpol lebih menguasai dan mendominasi pengambilan keputusan di negara ini.
Karena partai politik yang dominan di parlemen otomatis pula “berselingkuh” dengan kekuatan-kekuatan kapitalis atau pemodal yang membentuk sistem pemerintahan yang dikuasai oligarkhi.
Dalam konteks itu maka perlu dilakukan reposisi MPR dan Utusan Golongan terutama pasca amandemen UUD 1945. (fm).
*Seorang pengamat sosial politik, tinggal di Jakarta
