Mabur.co – Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik enam Menteri dan Kepala Bidang baru yang bertugas di Kabinet Merah Putih setidaknya sampai tiga tahun mendatang.
Dilansir dari Antara, Senin (27/4/2026), enam sosok baru itu di antaranya Mohammad Jumhur Hidayat (Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Hanif Faisol Nurofiq (Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan), Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan), Muhammad Qodari (Kepala Bidang Komunikasi Pemerintah), Hasan Nasbi (Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi), dan yang terakhir adalah Abdul Kadir Karding (Kepala Badan Karantina Indonesia).
Dalam setiap pergantian struktur (reshuffle) kabinet, biasanya akan muncul optimisme, harapan, sekaligus tekanan baru, terkait kontribusi yang akan mereka berikan kepada rakyat, selama menduduki jabatan publik yang cukup prestisius semacam itu.
Namun, dengan rekam jejak kabinet yang cukup kontroversial sejak dibentuk pada akhir 2024 lalu, ditambah dengan statement-statement yang kerap memicu perdebatan di ruang publik, rasa-rasanya momen reshuffle yang kesekian kalinya ini tidak akan mampu membawa angin segar baru seperti yang diharapkan oleh rakyat.
Apalagi jika melihat sosok utama (dan tunggal) dari penentu reshuffle ini, yakni presiden Prabowo Subianto sendiri, tentunya kekecewaan rakyat tidak akan segera terobati dalam waktu dekat.
Alih-alih me-reshuffle kabinet sedemikian rupa, dengan jabatan yang seolah “diada-adakan”, mungkin ada baiknya jika Prabowo harus lebih banyak mendengarkan masukan dari rakyat.
Dimana salah satu masukannya adalah me-reshuffle dirinya dari jabatan presiden, dan “dilantik” (diturunkan) secara langsung oleh rakyatnya sendiri. Tanpa perlu terlalu banyak basa-basi di DPR, MPR, atau lembaga negara lainnya, yang sudah ia kuasai dan menjadi bagian dari koalisinya.
Apalagi reshuflle ini bukan kali pertama terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara dari reshuffle yang sudah-sudah, tidak banyak perubahan signifikan yang terjadi kepada rakyat sampai sejauh ini. Yang terjadi justru rakyat menjadi semakin dongkol, jengkel, ataupun tidak tahan, dengan situasi yang diciptakan oleh menteri-menteri baru tersebut.
Jika sudah seperti ini, rasanya jalan keluar terbaik memang bukan lagi me-reshuffle kabinet atau bersih-bersih jajaran di dalamnya, melainkan me-reshuffle orang nomor satu beserta antek-anteknya, yang kerap menjadi dalang terciptanya kekisruhan di negeri ini sampai hari ini.
Pertanyaannya sekarang, siapkah rakyat me-reshuffle presiden beserta antek-anteknya sampai benar-benar tuntas? Dan siapkah presiden dan juga antek-anteknya untuk di-reshuffle secara langsung oleh rakyat, tanpa adanya perlawanan maupun narasi-narasi sumir yang kerap dilontarkan begitu saja?
Karena dalam sebuah perusahaan pun, jika terjadi suatu masalah, bos lah yang harus bertanggung jawab secara penuh. Bukan dengan mengganti karyawan sebanyak-banyaknya.
Sebab akar masalah bukan terletak pada karyawan, melainkan terletak pada bos itu sendiri, yang bertindak terlalu otoriter dalam memberikan perintah, dan seterusnya. (*)
