Mabur.co – Pada awal tahun 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto (saat itu masih calon) menyampaikan dalam debat terbuka capres 2024, bahwa ia bersama Cawapres Gibran akan membuat program makan gratis serta internet gratis bagi rakyat.
Seperti yang diketahui, program makan gratis yang diberi nama MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah mulai berjalan sejak awal 2025 lalu, dengan segala macam dinamikanya.
Bagaimana dengan internet gratis? Well, janji kampanye yang satu ini memang tidak semudah dan secepat program makan gratis, karena pemerintah lebih dulu menargetkan pemerataan akses digital secara nasional, dengan memanfaatkan hasil lelang frekuensi 1.4 GHz untuk layanan 5G FWA (Fixed Wireless Access) yang lebih cepat dan terjangkau, guna menjembatani kesenjangan digital di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Pada tahap awal, program ini mulai diberlakukan di wilayah Jawa, Maluku, dan juga Papua.
Namun sayangnya, meskipun awalnya Presiden Prabowo menyatakan bahwa program ini dapat diakses secara gratis. Fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Pengadaan fasilitas semacam ini butuh biaya yang sangat besar mulai dari operasional, maintenance (perawatan), hingga tantangan geografis yang sangat luas, membuat program ini rupanya cukup sulit untuk diterapkan secara gratis.
Alih-alih mengkampanyekan internet gratis seperti saat janji kampanye, pemerintah lebih gencar menyisipkan kata “internet murah” atau “internet terjangkau” sebagai frasa penggantinya. Biaya yang dibutuhkan memang relatif terjangkau, yakni sebesar Rp100.000,- per bulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Meskipun biaya tersebut terbilang cukup murah bila dibandingkan dengan provider internet swasta pada umumnya, namun angka tersebut bisa saja dianggap mahal oleh kalangan tertentu, termasuk yang berada di daerah 3T tadi.
Karena sosialisasi yang masih kurang gencar terkait program internet rakyat ini, masih ada saja pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi, dengan tetap menyisipkan kata-kata “gratis” sebagai daya tarik utama.
Masyarakat menengah ke bawah, sebagai mayoritas penerima program ini, tentunya akan lebih tertarik dengan yang “gratis” daripada yang “murah”.
Alhasil pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buru-buru membantah soal kabar tersebut, dan menyatakan bahwa itu hanyalah hoaks.
Apakah Akan Bernasib Sama Seperti MBG?
Program MBG yang juga merupakan janji kampanye Presiden Prabowo kerap menemui masalah selama pelaksanaannya. Masalah yang paling mendasar adalah soal pendistribusian serta kualitas makanan yang disajikan ke hadapan siswa-siswi sekolah.
Lalu bagaimana dengan program internet rakyat ini? Apakah akan menemui jalan terjal ketika sudah benar-benar diaplikasikan ke seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke?
Kalau menurut sejarahnya, setiap program baru yang diimplementasikan di Indonesia tidak pernah ada yang benar-benar berjalan sempurna sesuai dengan harapan. Apalagi mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat besar, maka akan sangat sulit untuk bisa menerapkan suatu program berskala nasional dengan sempurna sejak awal. Semuanya butuh waktu dan proses.
Akan selalu ada kemungkinan oknum-oknum tertentu yang hendak memanfaatkan situasi, seperti misalnya menawarkan program tersendiri dengan harga yang jauh lebih murah atau bahkan gratis, dan mengklaim bahwa ini adalah program milik pemerintah dan seterusnya. Di zaman yang serba canggih dan serba modern seperti sekarang, hal itu sudah menjadi sebuah keniscayaan, yang akan selalu mewarnai dinamika dari setiap program pemerintahan. Sekalipun tujuannya sangatlah baik.
Lagi pula, kalau kita kembali lagi pada pernyataan awal, di mana Presiden Prabowo berjanji akan menyediakan internet gratis bagi rakyat. Tetapi faktanya ternyata tidaklah gratis. Itu sudah sama saja dengan “hoaks”.
Mana ada yang gratis di dunia ini? Apalagi untuk urusan internet. (*)
