Mabur.co- Pemerintah diminta meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) untuk memperbaiki mentalitas aparatur sipil negara (ASN).
Proses digitalisasi sistem pemerintahan dinilai belum mampu mengubah perilaku ASN. Mentalitas sumber daya manusianya tidak berubah, tidak jauh dari absen, pulang, ngopi, dan sore absen lagi.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menuturkan, mentalitas sumber daya manusia tetap sama saja.
“Dari hasil beberapa indeks, reformasi birokrasi pemerintahan Indonesia sudah berjalan dan pelayanan publik semakin baik. Namun, hal itu belum efektif untuk menghasilkan output dan outcome dari pemerintahan,” ucapnya dilansir Antara, Selasa (21/7/2026).
Rifqinizamy, mengatakan, Government Effectiveness Index (GEI) Indonesia berada di posisi 82 dari 193 negara.
Indeks Persepsi Korupsi
Bahkan, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara.
“Lemahnya penilaian kinerja membuat pekerjaan sebagai ASN kerap dianggap kenikmatan semata karena masalah pendapatan sudah terjamin. Berdasarkan aturan yang berlaku, seorang ASN bisa mendapatkan uang pensiun lebih lama dari masa pengabdiannya kepada negara,” katanya.
Rifqinizamy menuturkan, uang pensiun yang didapatkan ASN belum tentu sebanding dengan efektivitas kinerjanya selama mengabdi. Sehingga, permasalahan penilaian kinerja harus diperbaiki melalui revisi Undang-Undang ASN yang sudah masuk Program Legislasi Nasional.
“Saya berharap pekerjaan sebagai ASN jangan sampai hanya menjadi simbol stabilitas tanpa bekerja secara kompetitif. Jadi, orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, enggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si, mengatakan, mentalitas dan kinerja ASN memang sekarang sedang dalam sorotan.
Kalau melihat pada masa kolonial memang birokrasi menjadi alat kontrol pemerintah terhadap masyarakat sehingga birokrasi lebih berorientasi ke atas.
ASN Tidak Netral
Oleh sebab itu maka birokrasi atau ASN menjadi tidak netral karena memang sebagai alat untuk kontrol dari pemerintah terhadap masyarakat.
Kemudian di masa Orde Baru birokrasi sudah mengalami perspektif yang berbeda. Misalnya pada masa Orde Baru saat Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan.
“Memang pada masa itu, pembangunan menjadi tujuan yang paling penting. Bagaimana pembangunan diharapkan dapat memperbaiki Indonesia menuju kesejahteraan,” ucapnya, Selasa (21/7/2026).
Menurut Dyah, pada saat itu birokrasi dengan paradigma pembangunan, diharapkan menjadi instrumen pembangunan, jadi alat untuk mengendalikan pembangunan dan juga alat untuk stabilitas nasional. Ini di masa Orde Baru.
Kemudian di masa reformasi adalah hasil dari perubahan, jadi bagaimana perubahan birokrasi seiring dengan perubahan arah politik. Pada birokrasi di masa era reformasi, birokrasi menjadi alat untuk menjadi provider pelayanan atau lebih fokus pada pelayanan publik yang responsif.
“Kalau kita tarik sebenarnya pada masa reformasi ini birokrasi banyak menerapkan teori New Public Management. Jadi dari New Public Management itu kita bisa melihat bahwa kinerja menjadi ukuran yang penting.
Kemudian ada evaluasi yang ketat, kemudian ada pelayanan terpadu pada masa reformasi. Misalnya kita melihat pada saat itu banyak pelayanan yang disatukan. Misalnya pelayanan perizinan dalam satu atap pada waktu itu. Kalau sekarang sudah menjadi pelayanan terpadu satu pintu, kemudian juga pada masa reformasi good governance sedang berkembang,” katanya.
Menurut Dyah pula, dari sisi teori good governance, pemerintah mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, ada penegakan hukum dan juga efektivitas serta efisiensi.
Pada masa reformasi kontrol dari masyarakat justru menjadi lebih kuat sehingga yang dihasilkan oleh pemerintah, oleh ASN menjadi sorotan. Artinya tidak lepas dari penilaian masyarakat, apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana perilaku ASN ini menjadi semacam monitoring tersendiri oleh masyarakat.
“Pada sekarang ini, masa digitalisasi pemerintahan, kita melihat ada perubahan yakni perubahan orientasi. Dulu ASN sebagai pelayan publik, sekarang ada pendekatan baru yang diterapkan untuk ASN. Disebut sebagai agile government,” katanya.
Pemerintahan Adaptif
Agile government adalah pemerintahan yang adaptif, pemerintah yang responsif. Kemudian juga harus melakukan inovasi berbasis teknologi digital dan juga kolaboratif.
Kemudian berorientasi pada hasil atau outcome. Mestinya mental ASN menjadi lebih bersifat agile secara mentality. Kemudian perilaku pemerintahannya juga tetap mengutamakan masyarakat.
Jadi memperhatikan citizen centric dalam birokrasi, sehingga mestinya dengan digitalisasi yang tinggi itu pemerintah bisa berkinerja lebih baik dan memang memiliki mental yang lebih baik juga dalam hal melayani masyarakat.
“Kalau sekarang kasusnya, kita melihat ketika mentalitas kolonial itu diterapkan sekarang, tentu menjadi tidak sesuai dengan environment dari masyarakat pada saat ini,” ucapnya.
Mestinya, pemerintah bersifat melayani, pemerintah juga harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan publik yang cepat, tidak berbelit-belit.
”Kalau masih ada mentalitas kolonial yang lambat, tidak cepat respons, kemudian juga tidak adaptif terhadap digitalisasi, ini menjadi tidak sesuai dengan kultur masyarakat sekarang yang sudah memasuki Smart Society 5.0. Karena masyarakatnya sudah cerdas, masyarakatnya sudah bisa menilai dan masyarakat berharap agar pemerintah bisa memberikan layanan yang terbaik,” katanya.
