Mabur.co– Gejolak pelaksanaan program strategis nasional mulai mencuat setelah sejumlah pengusaha penyedia logistik makanan menyatakan sikap protes keras terhadap skema tata kelola anggaran yang dinilai memberatkan operasional hilir.
Ketegangan operasional ini mencuat ke publik setelah perwakilan kemitraan dapur produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara kolektif melayangkan ancaman penghentian distribusi logistik berskala besar.
Langkah darurat ini dipicu oleh keterlambatan pencairan dana operasional serta ketidakpastian margin harga bahan baku yang terus melonjak tinggi di pasar domestik.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menuturkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI khawatir dengan adanya ancaman mogok nasional yang disuarakan oleh sejumlah asosiasi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dipicu Perlakuan Tak Adil
Ancaman mogok ini, dipandang dipicu oleh adanya perlakuan yang tak adil yang diterima para asosiasi mitra MBG.
Padahal sebagai mitra strategis semestinya Badan Gizi Nasional (BGN) menjunjung prinsip kesetaraan. Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk segera melahirkan solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat.
“Kita harus dorong pemerintah untuk melahirkan solusi yang adil, solusi yang tidak berat sebelah, solusi yang kemudian memberikan jalan keluar bagi pemerintah, pengelola SPPG, dan seluruh masyarakat. Saya secara pribadi dan atas nama Fraksi PKS, hari ini mendukung dan mendorong setiap regulasi agar penyedia tahap awal tidak dikorbankan,” jelasnya, dilansir dari situs DPR RI, Kamis (23/7/2026).
Netty mengatakan, program pemenuhan gizi sangat membutuhkan partisipasi masyarakat.
“Banyak pengelola yang telah mengambil risiko finansial demi menyukseskan program pemerintah ini, mulai dari membangun fasilitas, melakukan sertifikasi, hingga mengajukan kredit ke perbankan,” ucapnya.
Mitra Merasa Dikesampingkan
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menuturkan, para mitra merasa dikesampingkan dalam pengambilan keputusan, meskipun mereka telah memegang Surat Keputusan (SK) resmi dan berinvestasi besar untuk menyediakan fasilitas dapur.
“Persoalan paling krusial yang dihadapi para mitra berkaitan dengan pembagian tanggung jawab operasional di dalam dapur, yang berujung pada kerugian besar akibat penghentian sepihak,” ucapnya.
Syawaludin menjelaskan, akar persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana jika BGN patuh pada regulasi yang ada pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
“Aturan tersebut telah memuat ketentuan yang jelas mengenai tata kelola program, termasuk batasan jumlah penerima manfaat untuk aglomerasi dapur biasa (minimal 1.000 plus) dan daerah 3T (maksimal 1.000), serta estimasi 8.000 dapur untuk daerah terpencil. Lalu kemudian ini yang didegradasi. Hanya karena mereka menyalahkan pimpinan yang lama. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang lama ini haram semua,” katanya.
