Mabur.co – Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Sabtu (2/5/2026) ini, ada sebuah catatan penting yang patut menjadi perhatian bersama bagi seluruh masyarakat.
Beratus-ratus tahun lamanya, pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan bangsa. Karena pendidikan adalah fondasi utama menuju masa depan bangsa yang berdaulat, cerdas, sekaligus terbebas dari segala bentuk kemiskinan dan kelaparan, yang kerap menjadi simbol orang-orang tidak berdaya, akibat kurangnya tingkat pendidikan orang tersebut di masa mudanya.
Namun dalam situasi hari ini, pendidikan Indonesia sepertinya sudah benar-benar jatuh ke dasar sumur yang paling dalam.
Dengan kondisi pendidikan yang masih carut-marut sampai hari ini, meskipun sudah difasilitasi dengan kecanggihan teknologi dan segala macam asesoris lainnya, namun tetap saja, pendidikan Indonesia masih belum bisa dikatakan layak, untuk benar-benar mengatasi berbagai problem seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Apalagi di rezim kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, pendidikan sepertinya memang tidak ditakdirkan untuk melangkah maju (going forward), bahkan tiba-tiba dikalahkan oleh program “katering nasional” bernama MBG (Makan Bergizi Gratis).
Bagaimana tidak, dilansir dari laman Detik, Jumat (1/5/2026), MBG telah menggerus anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun. Dana ini diambil dari total anggaran pendidikan dalam struktur APBN 2026 senilai Rp769,1 triliun, yang berarti mencaplok sekitar 29% dari pos anggaran tersebut.
Sampai saat ini pun, belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan di sektor pendidikan, kecuali sekadar omon-omon saja dari sang RI 1.
Sementara di sisi lain, perbaikan untuk program “katering nasional” terus berjalan, dikebut, bahkan dipoles sesempurna mungkin, untuk bisa mengeruk “keuntungan” sebanyak-banyaknya demi mempersiapkan pemilu berikutnya.
Dari sini sudah terlihat jelas, bahwa pemerintah memang tidak pernah serius meningkatkan kualitas pendidikan, yang menjadi fondasi utama pembangunan sebuah bangsa. Dalam praktiknya saja, pemerintah malah berusaha mengambil celah keuntungan dari program yang menyasar sektor pendidikan di dalamnya.
Lumrah saja hal itu dilakukan pemerintah, karena pendidikan kita memang masih begitu rendah, sehingga begitu mudah untuk dibodoh-bodohi oleh kepentingan rezim, meskipun dibalut dengan narasi “peningkatan gizi”, “mengentaskan stunting“, dan seterusnya.
Sepertinya pendidikan Indonesia memang sudah sebegitu besar dosanya bagi negara ini, sehingga harus menerima kenyataan pahit terus-menerus tanpa henti, sekalipun rezim selalu berganti, dan janji manis selalu terucap tanpa pernah terbukti.
Apalagi pendidikan sejatinya merupakan bentuk “investasi”, dimana hasilnya tidak akan langsung terlihat dalam waktu dekat. Sementara di zaman sekarang, semua orang selalu ingin hasil instan, tampak di depan mata, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh dirinya sendiri. Semua itu jelas tidak dapat dipenuhi oleh pendidikan, kecuali bagi mereka yang benar-benar “ksatria”.
Bahkan seorang (mantan) menteri pendidikan saja sampai tersangkut kasus korupsi, akibat pengadaan barang yang sebenarnya ditujukan untuk memajukan kualitas pendidikan. Alih-alih barang tersebut sampai ke tangan siswa dan membawa perubahan yang diinginkan, “mas menteri” justru tertangkap oleh KPK, dan akhirnya harus menjalani persidangan demi persidangan yang tiada henti, serta terancam dijebloskan ke dalam bui.
Sebaiknya jangan pernah tanyakan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan, karena jawabannya pasti normatif alias omon-omon.
Karena “komitmen pemerintah yang sesungguhnya” adalah melakukan korupsi, dan hendak berkuasa selama-lamanya di negeri ini, tak peduli apapun tangisan rakyat di sana-sini, yang penting cuan terus mengalir setiap hari. (*)
