Mabur.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat oleh Presiden Prabowo kini sudah mulai memperluas jangkauannya. Jika selama ini program MBG hanya diberlakukan bagi anak-anak sekolah sebagai generasi masa depan bangsa, maka mulai tahun 2026 ini, MBG ikut mendukung asupan gizi untuk generasi sebaliknya, yakni lansia (lanjut usia), dan juga penyandang disabilitas.
Program ini sebenarnya merupakan usulan dari Kemensos pada akhir 2025 lalu, agar MBG bisa lebih banyak dinikmati oleh berbagai kalangan, di mana kelompok lansia dan disabilitas menjadi yang terdepan untuk dapat menikmati program yang satu ini.
Setelah satu tahun program ini dijalankan, sudah banyak kasus yang mencuat di berbagai daerah, terutama soal keracunan. Alhasil, ketika penerima program ini diperluas yakni lansia dan disabilitas, bisa dibayangkan akan seperti apa kasus yang terjadi nantinya.
Tentunya tidak ada yang pernah mengharapkan akan terjadi kasus terkait MBG. Karena kehadiran program MBG sendiri juga tidak pernah bermaksud untuk meracuni anak-anak generasi penerus bangsa. Namun pada kenyataannya, hal-hal semacam ini terus menjadi isu liar yang tak berkesudahan di kalangan masyarakat. Bahkan, menurut laporan dari BBC, beberapa wilayah sudah menyatakan menolak kehadiran MBG di sekolah mereka, seperti di Papua, Rembang, dan Grobogan.
Sulit membayangkan jika para sepuh ini ikut menderita keracunan seperti anak-anak sekolah tersebut.
Meskipun pemerintah mengklaim program MBG telah berhasil menuntaskan masalah gizi bagi anak-anak sekolah, hal itu sama sekali tak menjamin bahwa program ini layak dilanjutkan bagi kelompok usia lainnya. Karena kebutuhan gizi anak dan lansia jelaslah berbeda. Yang satu masih dalam masa pertumbuhan, yang satunya lagi berusaha mati-matian memenuhi gizi agar bisa terus bertahan hidup dan produktif.
Terkesan Memaksakan Diri
Di luar urusan gizi, memberi makan bagi lansia dan penyandang disabilitas juga memerlukan ketelitian dalam berbagai aspek, termasuk soal bagaimana pendistribusian makanan tersebut agar sampai tepat sasaran dan tepat waktu. Karena umumnya lansia dan disabilitas tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Akan sulit bagi mereka apabila harus mengambil makanan di suatu tempat sendirian setiap harinya.
Belum lagi soal anggaran, menambah penerima MBG sudah jelas akan menambah penyerapan anggaran. Menurut laporan dari Tempo, anggaran MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas mencapai Rp1,18 triliun per tahun, angka yang semestinya bisa dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Daripada hanya terbuang sia-sia untuk sesuatu yang (bisa jadi) menuai kontroversi serta kasus kesehatan baru.
Menambah penerima MBG adalah agenda yang sangat mulia dari pemerintah, apalagi penerimanya adalah kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Namun jangan sampai kebijakan ini hanyalah sebuah gimmick politik semata, agar citra pemerintah menjadi terlihat “suci” dan “tanpa dosa” di mata rakyatnya. Apalagi dengan narasi-narasi positif yang kerap digaungkan oleh Presiden Prabowo beserta jajarannya.
Akan sangat konyol jadinya, apabila pemerintah terus memaksakan diri membuat kebijakan yang sudah ditentang oleh masyarakat luas, namun masih ngeyel dan balik menyatakan bahwa program ini pro rakyat dan sebagainya. (*)
