Jika Anda dihadapkan pada pilihan untuk menjawab soal budaya reshuffle kabinet, memang mencari yang berkompeten sesuai bidang atau sekadar pemerataan kue, maka Anda pilih yang mana?
Dalam amatan subjektif saya memang ada yang unik dalam budaya reshuffle kabinet yang ada di Indonesia.
Saya mengalami betul masa kecil dan remaja yang amat hapal dengan nama beberapa menteri bahkan sampai bidang yang dibawahi hingga hari ini.
Namun semenjak era reformasi tiba hingga era omon-omon sekarang ini, saya merasa makin susah mengingat nama menteri bahkan bidang yang dibawahi.
Alasannya jelas, karena terlalu sering ganti menteri, dan karena terlalu sering nama pejabat tersangkut korupsi juga maka menjadi semakin malas memperhatikan apalagi mengingatnya.
Kadang saya berpikir liar, kalau misalnya tanpa menteri apakah negara kita bisa jalan? Saya kira bisa.
Cukup dengan perintah presiden semua kementerian akan tunduk. Lalu apa gunanya menteri sesungguhnya? Jawaban definitifnya menteri adalah pembantu presiden.
Persoalannya wajah menteri kita kenapa lebih mengesankan sebagai wakil partai ya? Bukan wakil orang yang berkompeten di bidangnya yang membawahi kementerian bersangkutan?
Bukankah kemudian sulit terhindar dari asumsi sekadar pemerataan kue tim sukses presiden?
Kalau Anda teruskan analisa saya di atas bisa saja ngeri. Kalau memang inkompeten dan hanya pemerataan kue lalu gagasan besar apa yang dipanggul?
Cobalah Anda lihat banyak kementerian yang sepertinya hanya omon-omon. Misalnya dengan bukti banyak BUMN yang rugi.
Kata berita misalnya saja, KAI rugi sekian dalam laporan akhir tahun, lalu PLN juga sepadan dalam laporan tahunan rugi sekian, begitu juga BUMN lainnya.
Lalu mereka bekerja itu sederhananya ngapain? Apa yang sesungguhnya dikerjakan?
Oleh karena itu, kalau dicermati seperti ada mata rantai yang aneh dalam siklus birokrasi kita yang ujungnya tidak dapat menghindari dari anggapan sekadar pemerataan kue.
Adanya kasus korupsi yang semakin merajalela saat ini juga semakin menegaskan anggapan bahwa setiap posisi pejabat justru menjadi kesempatan empuk untuk makan uang haram.
Menjadi pejabat akhirnya bukan lagi bernilai amanah namun bernilai koruptif. Nilainya pun bisa tidak tanggung-tanggung, miliaran bahkan triliun.
Namun sudahlah, tidak usah merutuk-rutuk. Budaya pergantian kursi kabinet akan tetap berjalan dan wajah baru akan dipasang.
Mungkin tidak lama, tidak sampai lima tahun mungkin bisa lebih. Semua tergantung sikon dan seberapa loyal bagi-bagi hasil.
Itu semua siapa pun paham maka kalau negara ini seperti bukan berjalan maju namun justru menuju ambang kehancuran, jangan salahkan rakyat.
Karena rakyat bukan pembuat regulasi. Hanya objek saja dan sepertinya memang terus dibuat bingung dengan arah bangsa: ke mana pejabat mau membawa dan apakah reshuffle ada gunanya? ***
