Mabur.co – Fenomena kelompok organisasi masyarakat (ormas) yang turun langsung ke titik-titik unjuk rasa dengan dalih “mengamankan situasi” dan membantu membubarkan aksi massa menjadi sorotan tajam di ruang publik.
Kehadiran ormas di garis depan unjuk rasa memicu perdebatan mengenai batas kewenangan. Apakah tindakan tersebut benar merupakan bentuk kepedulian sosial untuk menjaga ketertiban, atau justru berpotensi memicu benturan horisontal?
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menjelaskan, langkah manipulatif yang diduga melibatkan penyusupan aparat hingga anggota organisasi masyarakat (ormas) sebagai bentuk ancaman serius terhadap nilai-nilai demokrasi.
Aksi di Lapangan Rentan Kerusuhan
Dinamika di lapangan diwarnai kerentanan, sangat rawan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu demi memicu kerusuhan.
“Kalau ada kecenderungan-kecenderungan potensi untuk memanfaatkan situasi, itu harus dicegah dan saya percaya kita bisa melakukan untuk melakukan pengamanan,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Menurut Arie, institusi kepolisian dipandang memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga keamanan tanpa harus melanggengkan praktik ketakutan.
“Kepolisian punya tanggung jawab untuk itu. Kalau ada sinyalir saja seperti itu, sebenarnya bisa diatasi dan kita enggak terlalu sulit untuk bisa mendeteksi siapa pun,” tegasnya.
Intimidasi Harus Dihentikan
Arie menuturkan, seluruh bentuk intimidasi fisik maupun teror psikologis kepada massa aksi, jurnalis, hingga masyarakat sipil dituntut untuk segera dihentikan.
”Saya berharap kepolisian bisa mengambil peran untuk melindungi masyarakat, melindungi mahasiswa. Jangan sampai terjadi kekerasan. Saya tidak ingin juga premanisme politik terjadi,” tandasnya.
Arie mendesak adanya komitmen nyata dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga pimpinan perguruan tinggi untuk pasang badan melindungi mahasiswa.
“Saya menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat merupakan bagian vital dari mekanisme kontrol sosial terhadap krisis negara yang tidak boleh direspons dengan tindak kekerasan,” katanya.
