Mabur.co – Di tengah bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai ada yang salah dalam kebijakan anggaran penanggulangan karhutla di Kalimantan. Dianggap belum mencerminkan kesiapan fiskal pemerintah dalam menghadapi risiko bencana yang terus berulang di kemudian hari.
Menurut perhitungan CELIOS sendiri, angka kerugian akibat karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai Rp123,1 triliun.
Angka itu masih belum ditambah dengan potensi kerugian lainnya, jika kebakaran ini terus meluas ke daerah-daerah lainnya, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi dan kerusakan aset fisik lainnya di daerah terdampak.
“Sampai sekarang saya belum melihat adanya kebijakan anggaran kita untuk mengatasi bencana, termasuk karhutla yang ada di Kalimantan. Mengingat tidak ada sistem yang membuat pemerintah siap dengan dana yang ada. Apalagi dana untuk penanggulangan karhutla hanya sebesar Rp5 triliun,” tegas Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, seperti dilansir dari laman Sindonews, Sabtu (5/9/2026).
Masih Memprioritaskan MBG
Selain itu, CELIOS juga turut menyoroti bagaimana pemerintah masih tetap memprioritaskan pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) ketimbang menanggulangi bencana karhutla yang ada di Kalimantan.
“Kami juga melihat bahwa pemerintah sepertinya masih lebih memprioritaskan program MBG ketimbang penanganan karhutla di Kalimantan. Karena sampai sekarang saja, anggaran untuk MBG tidak berkurang sedikit pun, sementara dampak dari karhutla semakin meluas ke berbagai daerah lain di Indonesia dan beberapa negara tetangga,” tambah Nailul Huda.
Menurut Nailul, hal itu akan menjadi persoalan besar di kemudian hari, jika pemerintah tidak segera menetapkan prioritas anggaran dan keperluan yang lebih mendesak. Apalagi, transfer ke daerah juga ikut berkurang akibat MBG.
Nailul tidak bisa membayangkan, jika program MBG masih terus berjalan seperti biasanya, sementara kebakaran hutan terus meluas secara tak terkendali hingga ke berbagai daerah lain di Indonesia. (*)
