Mabur.co – Guru Besar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, turut mengomentari pernyataan nyeleneh yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang menyebut bahwa saat ini sedang terjadi fenomena “inflasi pengamat”, yakni pengamat yang hanya asal bicara, tanpa memiliki background yang jelas, serta data-data yang disampaikan juga tergolong tidak akurat.
Berbeda dengan data-data yang dimiliki oleh pemerintah, yang langsung berada di lokasi, serta langsung mengendalikan kebijakan dari dalam.
Bahkan Teddy juga mengklaim bahwa publik lebih mempercayai data-data yang disampaikan oleh pemerintah secara langsung, ketimbang data-data “ngasal” yang disampaikan oleh para pengamat yang sedang “berinflasi” tersebut.
Feri sendiri mendukung bahwa setiap pengamat hendaknya berbicara sesuai bidang keahliannya masing-masing, dan tidak ikut mengomentari sesuatu yang di luar kapasitasnya.
Hanya saja, Feri meminta hal yang sama juga berlaku di kalangan pejabat. Karena sejumlah pejabat juga dianggap “tidak berkompeten” untuk menduduki bidang yang ia jabati saat ini. Namun tetap diberi kebebasan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, tanpa kritik dan pengawasan berarti dari negara.
“Penjelasan soal ahli-ahli dalam bidang tertentu itu harus matching juga bagi penyelenggara negara (pemerintah). Karena tidak boleh juga bapak (Teddy Indra Wijaya) mengatakan bahwa pengamat itu nyerocos doang tapi bukan bidang keilmuannya. Yang lebih parah itu justru pembuat kebijakannya sendiri. Karena ketika dia tidak paham sesuatu, kebijakan yang dibuat pun pasti akan menimbulkan kekacuan,” ungkap Feri Amsari dalam kanal YouTube pribadinya, Feri Amsari Official, Rabu (15/4/2026).
Bahkan Feri tak segan-segan menyebut Seskab Teddy, sebagai salah satu pejabat yang juga tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Dimana Teddy dulunya adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat, namun kini justru beralih menjadi Sekretaris Kabinet Merah Putih di era Presiden Prabowo Subianto.
Padahal seorang Seskab harus mampu mengerjakan tugas-tugas administratif pemerintahan negara, mengatur manajemen kegiatan presiden dan wakilnya, dan masih banyak lagi.
Tentunya bidang militer dan administrasi pemerintahan adalah dua hal yang sangat bertolak belakang, dan butuh ilmu yang memadai untuk bisa “loncat” profesi yang begitu jomplang semacam itu.
“(Seskab Teddy) tidak pernah studi administrasi pemerintahan. Makanya ketika ditanya ‘darimana anggarannya?’ ‘Pokoknya ada!’ Enggak bisa (begitu) Pak. Di dalam ilmu pemerintahan, terutama administrasi pemerintahan, terutama hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, lalu menjabarkan anggaran dengan ‘pokoknya ada’. Enggak bisa kayak gitu, Pak. Ada posnya, Pak. Ini juga enggak bidangnya nih, Pak Tedi,” tambah Feri.
Feri juga balik menyindir apa yang dialami oleh Seskab Teddy (“loncat jabatan” di luar bidang keilmuannya) beserta menteri-menteri kabinet merah putih lainnya, dengan istilah “inflasi pejabat yang tidak sesuai bidangnya”. (*)
