Mabur.co – Selama satu setengah tahun perjalanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang satu ini telah menjadi kontroversi besar yang mengiringi sepak terjang Prabowo Subianto selama menjadi presiden Republik Indonesia.
Dalam perjalanannya, MBG banyak menghasilkan kasus keracunan, kualitas makanan yang dinilai buruk, ketidaksesuaian antara harga makanan (15.000 per porsi) dengan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, serta temuan dari beberapa pihak juga menyebutkan, bahwa MBG adalah “sarang korupsi baru” bagi para elit politik, yang tidak terdeteksi (atau dibiarkan) oleh negara sampai saat ini.
Selain itu, menurut laporan dari Tempo, BGN (Badan Gizi Nasional) selaku induk yang menaungi MBG ini, telah menutup sebanyak 2.162 SPPG (satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di seluruh Indonesia, terhitung hingga awal April 2026 ini.
Disebutkan bahwa penutupan tersebut terjadi akibat kondisi kantor yang masih belum memenuhi standar kelayakan, melakukan pelanggaran tertentu (misalnya menyebabkan siswa keracunan), atau berada di wilayah yang cukup rawan (terutama di bagian Indonesia Timur).
Dari rentetan masalah itu saja, sebenarnya terlihat jelas bahwa MBG merupakan program yang belum benar-benar matang secara keseluruhan.
Masih terlalu banyak cacat yang terjadi di berbagai sektor, yang ujung-ujungnya akan merugikan penerima manfaat itu sendiri, alias siswa-siswi di sekolah.
Di samping itu, adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam program ini, serta dampaknya bagi keuangan negara secara keseluruhan, membuat kredibilitas program ini semakin dipertanyakan oleh publik.
Bahkan banyak sekolah maupun murid dan orang tua, yang sudah menyatakan sikap untuk menolak diberikan MBG oleh negara. Karena mereka merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan perut mereka sehari-hari, tanpa harus diintervensi oleh negara, yang mana risiko kesehatannya justru jauh lebih tinggi.
Bisa dibilang, nyaris tidak ada lagi celah bagi program MBG untuk bisa dipertahankan, apalagi jika itu sudah menyangkut anggaran negara (APBN), ditambah dengan situasi global yang sedang memanas akhir-akhir ini.
Ketika uang negara dihambur-hamburkan sebanyak triliunan setiap hari, sementara pihak yang menerima manfaat justru enggan menerima atau bahkan membuang makanan tersebut, akhirnya membuat anggaran jumbo itu terbuang sia-sia ke tong sampah masyarakat.
Kalau sudah begini, memang sebaiknya bukan hanya kantor SPPG saja yang ditutup, tapi programnya secara keseluruhan juga mestinya ikut ditutup, alias berhenti total.
Karena nyaris tidak ada manfaat apa-apa yang dihasilkan dari program yang satu ini, kecuali manfaat kepada orang-orang yang mengambil keuntungan di dalamnya (untuk dikorupsi). (*)
