Mabur.co – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap keberadaan Sekolah Rakyat yang dibangun di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, saat mengikuti rapat konsolidasi operasional Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI, belum lama ini.
Peluang Warga Lokal
Menurutnya, keberadaan sekolah berkonsep asrama itu akan membutuhkan banyak tenaga pendukung saat telah beroperasi nantinya. Sehingga hal itu diharapkan dapat menjadi peluang bagi warga lokal untuk ikut terlibat dalam operasional sehari-hari.
Ambar mengatakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar tenaga pendukung direkrut dari masyarakat sekitar sehingga manfaat pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan oleh para siswa, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian warga.
“Kami dari pemerintah daerah akan selalu berkolaborasi dan berkoordinasi terkait dengan kekurangan tersebut, termasuk ke depan, kami ingin mengusulkan untuk posisi security, office boy, dan segala macamnya. Kalau bisa mohon melibatkan masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Kulon Progo,” ujar Ambar Purwoko, Kamis (9/7/2026).
Menurut Ambar, pelibatan tenaga kerja lokal penting karena masyarakat sekitar lebih memahami kondisi wilayah.
Ciptakan Perputaran Ekonomi Baru
Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan perputaran ekonomi baru sejak Sekolah Rakyat mulai beroperasi.
Kehadiran ratusan siswa, guru, dan tenaga kependidikan diperkirakan juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai jasa dan usaha pendukung di sekitar sekolah.
Sekolah Rakyat di Gulurejo, Lendah, Kulon Progo sendiri mulai dibangun Pemerintah Pusat sejak awal 2026 lalu dan dirancang menjadi salah satu sekolah berasrama terbesar dan terlengkap di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare dengan anggaran mencapai sekitar Rp214,9 miliar, kompleks pendidikan ini nantinya akan mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.
Sekolah ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran perdana 2026, dengan jumlah siswa yang diterima berjumlah sekitar 300 orang. Sementara siswa lainnya berasal dari Sekolah Rakyat yang telah ada sebelumnya.
Selain diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memutus rantai kemiskinan, keberadaan Sekolah Rakyat ini juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi baru melalui pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.
