Mabur.co- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan, presiden meminta penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria segera dievaluasi agar kuota dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Tidak Memenuhi Kriteria Segera Evaluasi
Kepala negara menegaskan bantuan harus diprioritaskan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, terutama warga di daerah tertinggal, kelompok ekonomi terbawah, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Beliau mengatakan, yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Namun mereka yang berada di desil bawah, di daerah tertinggal, dan di daerah dengan prevalensi stunting tinggi silakan diberikan,” ujarnya, dilansir Antara, Sabtu (18/7/2026).
Guru Besar Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, FTP-UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc, menuturkan, kalau akhirnya program BGN menyadari bahwa makin terbatas anggaran APBN, maka sasarannya harus difokuskan pada yang paling membutuhkan.
Oleh sebab itu, maka kriteria penerapan BGN harus lebih jelas. Apakah dari sisi wilayah atau daerah. Misalnya daerah yang kantong gizi buruk stunting masih tinggi.
Tinggi itu di atas 20% misalnya. Atau dari sisi daerah yang tertinggal. Artinya di sana masyarakat juga mengalami kerawanan pangan, bukan kelaparan. Dari sisi penyediaan pangan dikategorikan rawan.
“Jadi siswa-siswa yang memang bergizi biasanya diukur secara antropometrik. Mulai dari fisik, tinggi badan dan berat badan. Semua bisa dibandingkan dengan umur. Jadi mereka-mereka yang sudah masuk dalam kisaran tinggi badan, berat badannya itu normal. Bukan anak stunting lagi, tidak eligible untuk diberi MBG,” ucapnya, Sabtu (18/7/2026).
Sri Rahajo mengatakan, namun di satu sekolah bisa saja tercampur. Artinya, ada siswa yang gizinya sudah baik, ada yang mungkin di pinggiran.
Atau ada satu dua yang memang kurang gizi. Pada kasus seperti itu bagaimana kriteria yang mau ditetapkan?
“Yang pasti kriteria-kriteria yang bisa macam-macam perlu ditetapkan oleh BGN. Supaya nantinya bukan hanya memilih sekolah yang dapat dan yang tidak dapat. Itu tanpa dasar yang jelas. Tanpa dasar yang ilmiah. Harapannya supaya fokus memang ada justifikasi yang benar. Saya rasa dari sisi jumlah pengecilan atau pengurangan penerima manfaat. Dengan cara seperti itu saya rasa langkah yang benar,” katanya.
