Mabur.co– Kabar kurang sedap datang dari dunia literasi tanah air. Upaya untuk mendongkrak minat baca masyarakat tampaknya bakal menemui jalan terjal.
Pasalnya, anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk tahun 2026 mengalami penurunan yang sangat drastis alias nyungsep parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Perpusnas RI, E. Aminudin Aziz, menjelaskan, total pagu anggaran yang dikantongi lembaganya pada tahun 2026 merosot tajam menjadi hanya Rp 377.999.537.000.
Tersedot Kebutuhan Manajerial
Mirisnya, dari total dana yang terbilang minim tersebut, porsi terbesar justru tersedot untuk kebutuhan manajerial.
Aminudin merinci, alokasi anggaran terbagi menjadi dua pos utama. Yakni, sebesar Rp 298.547.226.000 digunakan untuk Fungsi Dukungan Manajemen.
“Sedangkan sisanya, yakni sebesar Rp 79.452.311.000 dialokasikan untuk Fungsi Perpustakaan dan Literasi,” ujarnya, dilansir Antara, Sabtu (18/7/2026).
Aminudin mengatakan, jika ditengok dari tren lima tahun terakhir, angka di tahun 2026 ini memang yang paling anjlok.
Ibarat roller coaster, anggaran Perpusnas yang sebelumnya selalu stabil di atas angka Rp 600 miliar, kini harus terjun bebas.
Berdasarkan data historis pagu anggaran, pada tahun 2022 Perpusnas masih menerima kucuran dana Rp 660 miliar.
“Tren tersebut sempat menunjukkan grafik positif dengan kenaikan menjadi Rp 714 miliar pada 2023, dan mencapai puncaknya di angka Rp 725 miliar pada 2024. Di tahun 2025, anggaran memang sedikit terkoreksi menjadi Rp 721 miliar, sebelum akhirnya benar-benar ‘terjun bebas’ nyaris separuhnya pada 2026,” ungkapnya.
Aminudin mengatakan pula, meskipun keran anggaran sedang seret, Aminudin menegaskan bahwa Perpusnas harus tetap survive.
Menjaga Denyut Literasi
Pihaknya telah mematok delapan program prioritas yang harus tetap dieksekusi pada 2026 demi menjaga denyut literasi di masyarakat.
“Delapan program unggulan yang akan digeber dengan dana terbatas itu meliputi, Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara, Alih Media Bahan Perpustakaan, Alih Media Naskah Kuno Nusantara, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi, Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden, Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) dan Pelatihan Kepustakawanan,” katanya.
Ketua IKAPI DIY, Wawan Arif Rahmat mengatakan, kebijakan pemerintah memangkas anggaran Perpusnas tersebut merupakan keputusan yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.
“Pemerintah justru sedang membuat pagar, membatasi akses masyarakat pada bahan bacaan, pada sumber ilmu pengetahuan,” katanya.
Wawan mengatakan pula, pemerintah sekali lagi terbukti tidak serius untuk membangun sumber daya manusia, satu elemen terpenting yang menjadi prioritas dalam cita-cita dan visi menuju Indonesia Emas yang sudah ditetapkan menjadi gagasan serta transformasi nasional. Dampaknya secara luas juga tidak kalah berbahaya.
“Ini akan berpotensi menimbulkan kontra produktif bagi banyak profesi yang selama ini mendedikasikan hidupnya di dunia ilmu pengetahuan dan literasi: penulis, ekosistem penerbitan buku, peneliti, guru, dosen, pustakawan,” katanya.
