Mabur.co- Nama Pangeran Diponegoro menjadi salah satu simbol perjuangan terbesar bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Namun, hingga kini masih banyak masyarakat yang bertanya, benarkah Pangeran Diponegoro menyerahkan diri kepada Belanda?
Pertanyaan tersebut muncul karena berbagai lukisan dan catatan kolonial sering menggambarkan seolah-olah Diponegoro datang secara sukarela untuk menyerahkan diri kepada Jenderal Hendrik Merkus de Kock.
Padahal, banyak sejarawan menilai peristiwa tersebut lebih tepat disebut sebagai penangkapan melalui tipu muslihat saat perundingan damai, bukan penyerahan diri secara sukarela.
Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian dikenal sebagai Raden Mas Ontowiryo. Ia merupakan putra sulung Sultan Hamengku Buwono III dari Kesultanan Yogyakarta.
Sejarah Perlawanan Pangeran Diponegoro
Perlawanan Diponegoro terhadap pemerintah kolonial meletus pada 1825. Penyebabnya bukan hanya persoalan pemasangan patok jalan yang melintasi tanah leluhurnya di Tegalrejo, tetapi juga karena campur tangan Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta, beban pajak yang tinggi, serta penderitaan rakyat akibat kebijakan kolonial.
Perang yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa (Java Oorlog) berlangsung selama lima tahun, yakni 1825–1830, dan menjadi salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Nusantara.
Selama bertahun-tahun, pasukan Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya yang sangat efektif.
Pasukannya menyerang secara tiba-tiba, memanfaatkan kondisi geografis pegunungan, hutan, dan pedesaan di Jawa Tengah serta Yogyakarta. Strategi tersebut membuat pasukan Belanda mengalami kerugian besar, baik dari sisi personel maupun biaya perang.
Diperkirakan perang ini menewaskan ratusan ribu penduduk Jawa serta ribuan tentara Belanda dan menguras keuangan pemerintah kolonial hingga puluhan juta gulden.
Melihat sulitnya mengalahkan Diponegoro melalui peperangan terbuka, Jenderal Hendrik Merkus Baron de Kock mengubah strategi.
Belanda membangun ratusan benteng kecil atau Benteng Stelsel yang saling terhubung dengan jalan-jalan militer. Strategi ini mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, memutus jalur logistik, serta melemahkan dukungan dari para pengikutnya.
Seiring waktu, banyak panglima Diponegoro yang gugur, tertangkap, maupun menyerah sehingga posisi pasukan semakin terdesak.
Dalam arsip dan lukisan kolonial Belanda, peristiwa tersebut diberi judul “Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal De Kock” sehingga seolah-olah Diponegoro mengakui kekalahan dan menyerahkan diri.
Namun, banyak sejarawan Indonesia menilai istilah tersebut merupakan sudut pandang kolonial.
Faktanya, Diponegoro datang untuk menghadiri perundingan damai, bukan untuk menyerahkan diri. Penangkapannya justru dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika diplomasi dan muslihat perang yang dilakukan Belanda.
Pandangan ini juga diperkuat oleh karya pelukis Indonesia Raden Saleh, yang melukiskan peristiwa penangkapan Diponegoro dari perspektif berbeda. Dalam lukisannya, Diponegoro digambarkan berdiri tegak dan penuh martabat, sementara De Kock tampak sebagai pihak yang memanfaatkan tipu daya.
Pada awal tahun 1830, Belanda menawarkan perundingan damai kepada Diponegoro.
Sebagai seorang bangsawan Jawa yang menjunjung tinggi kehormatan dan etika perundingan, Diponegoro memenuhi undangan tersebut dan datang ke rumah Residen Kedu di Magelang pada 28 Maret 1830. Namun, di balik undangan damai itu, Belanda telah menyiapkan pasukan untuk menangkapnya.
Bahkan, beberapa hari sebelum pertemuan berlangsung, De Kock telah memerintahkan pasukannya bersiaga apabila Diponegoro datang ke Magelang. Setelah perundingan berlangsung, Diponegoro langsung ditangkap tanpa kesempatan melanjutkan negosiasi.
Platform media sosial banyak beredar yang mendeskripsikan foto Bendoro Pangeran Haryo (BPH) Diponegoro dan para kolonial Belanda yang menyerahkan diri kepada Jenderal De Kock pada 28 Maret 1830 di Magelang Jawa Tengah.
Klarifikasi Patra Padi
Ketua Umum Patra Padi, RM. Saiful Achmad Diponegoro, mengatakan, Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro (Patra Padi), menyampaikan beberapa hal di antaranya pemerintah kolonial Belanda mengizinkan teknologi fotografi masuk ke Hindia Belanda pada 1840.
“Penangkapan BPH Pangeran Diponegoro terjadi pada 28 Maret 1830 di Karesidenan Kedu, Magelang, Jawa Tengah,” ucapnya.
Saiful mengatakan, menurut tutur Trah Diponegoro, ketika Belanda menangkap BPH Diponegoro, sempat terjadi keributan.
“Beliau sendiri kaget dan marah atas kejadian pengkhianatan perundingan oleh Belanda,” katanya.
Menurut Saiful, rasa marah BPH Diponegoro, diekspresikan melalui cengkeraman tangan yang membekas pada kursi yang didudukinya.
Sementara itu, melihat pimpinannya ditangkap, beberapa basah (panglima perang) dan pengikut BPH Diponegoro merespons dengan mencabut keris dari warangka.
“Bukti kursi bekas cengkeraman tangan BPH Diponegoro, ada di eks Kantor Karesidenan Kedu, Magelang, Jawa Tengah, ”katanya.
Menurut Saiful pula, dalam foto BPH Diponegoro, terdapat beberapa kejanggalan, di antaranya tidak terlihat figur Letnan Jendral Hendrik Merkus de Kock sebagai Komandan Tertinggi Tentara Kerajaan Belanda untuk Hindia Belanda sekaligus sebagai inisiator penangkapan. Menjadi sebuah keanehan atas tidak hadirnya Merkus de Kock dalam foto.
“Ekspresi BPH Diponegoro mengesankan seorang tawanan yang putus asa, duduk dengan posisi sopan, serta seolah-olah lebih rendah di hadapan perwira Belanda,” katanya.
Saiful menjelaskan, hal tersebut berbeda dengan adanya bukti yang menunjukkan kemarahan, yakni adanya bekas cengkeraman tangan di kursi.
“Foto penangkapan BPH Diponegoro yang saat ini sedang beredar di media sosial, patut diduga kuat merupakan hasil rekayasa yang melibatkan teknologi artificial Intelligence,” katanya.
Tolak Narasi Pasrah Pangeran Diponegoro
Di mata sejarawan Fajar Pratikno, informasi di masyarakat mengenai adanya “Foto Penangkapan Pangeran Diponegoro” serta klaim sepihak kolonial atas peristiwa 28 Maret 1830 di Magelang, perlu diluruskan. Sesuai fakta sejarah demi menjaga kehormatan perjuangan leluhur.
“Kita mesti menolak narasi pasrah dan tunduk versi visualisasi yang dibuat oleh pelukis Belanda, Nicolaas Pieneman. Dalam lukisannya yang berjudul ‘Penyerahan Diri Pangeran Diponegoro’ (1835) itu adalah narasi palsu dan bentuk propaganda kolonial. Lukisan tersebut keliru. Dianggap masyarakat awam sebagai representasi foto dokumentasi asli. Sengaja dirancang untuk merendahkan martabat Pangeran Diponegoro dengan menggambarkannya berwajah lesu, pasrah, dan berada di posisi lebih rendah dari Jenderal De Kock. Fakta sejarah membuktikan bahwa beliau tidak pernah menyerahkan diri secara sukarela, melainkan dijebak secara licik di tengah momentum perundingan damai di bulan suci Ramadan,” katanya, Selasa (28/7/2026).
Menurut Fajar, perlu didukung validitas sejarah versi Raden Saleh dalam lukisan tandingannya, “Penangkapan Pangeran Diponegoro (1857)”.
“Perlu dicatat bahwa banyak dari trah keluarga Raden Saleh (Keluarga Bustaman) juga merupakan bagian dari pasukan tempur Pangeran Diponegoro. Raden Saleh melukiskan kebenaran yang diyakini keluarga: Pangeran Diponegoro yang berdiri tegak, membusungkan dada dengan raut wajah penuh amarah, tegas, dan menolak tunduk pada kelicikan penjajah,” katanya.
Fajar menuturkan, mengenai foto, harus diluruskan soal anakronisme foto. Mesti cerdas dalam memilah informasi digital.
“Secara teknis, tidak pernah ada foto penangkapan Pangeran Diponegoro karena teknologi kamera/fotografi komersial belum masuk ke Nusantara pada 1830. Segala bentuk gambar dokumentasi visual berbasis lensa yang mengklaim peristiwa tersebut dipastikan manipulatif atau hoaks,” katanya.
Fajar berharap, institusi pendidikan, media massa, dan pegiat digital untuk berhenti menggunakan visualisasi versi Pieneman sebagai rujukan utama visual sejarah perjuangan Jawa.
“Penggunaan lukisan propaganda Belanda tanpa konteks kritis sama saja dengan melestarikan kebohongan sejarah yang sengaja diciptakan kolonial untuk meruntuhkan mentalitas bangsa,” katanya.
Sementara itu, pengamat budaya adat Selarong, Muhammad Ikhwan, memaparkan, sangat menyayangkan orang-orang yang sebenarnya tidak tahu sejarah upload sesuatu yang bersifat sejarah. Karena sejarah itu agar bisa dicermati oleh generasi mendatang. Seperti halnya foto.
“Sejarah itu harus dibaca dengan jujur. Tidak hanya dilihat dari sisi pandang sekarang. Pakai sisi sosial budaya sosio-kultural saat itu. Realitas politik dan pemerintahan. Serta perjalanan sejarah sebelumnya. Foto menjadi bisa bernilai jauh dari realitas yang dilukiskan Pangeran Diponegoro serta catatan Belanda tentang peristiwa itu sendiri,” pungkasnya.
