Mabur.co – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terulang. Kali ini korbannya merupakan siswa PAUD hingga SD di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo.
Puluhan siswa harus dilarikan ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat, akibat mengalami gejala mundah dan diare setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah masing-masing.
Kepala Puskesmas Sentolo, Renny Lo, menyebut sepanjang Selasa-Rabu (20-21/1/2026) lalu, pihaknya mengaku telah menangani sedikitnya 68 siswa yang mengeluhkan kondisi mereka. Dua di antaranya bahkan sempat mendapatkan perawatan inap, sebelum akhirnya boleh dipulangkan dan mendapat perawatan jalan.
Harianjogja.com menyebut selain di Puskesmas Sentolo 1, sejumlah siswa lainnya juga dilaporkan dirawat di RS Nyi Ageng Serang sebanyak 17 orang siswa, RS Queen Latifah 7 orang siswa, dan Klinik Pengasih Husada sebanyak 9 orang siswa.
Peristiwa keracunan massal akibat mengonsumsi menu MBG ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Sebagaimana dilansir Kompas.com sekitar pertengahan Juni 2025 lalu, sejumlah siswa TK di Kalurahan Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, juga mengalami gejala keracunan yang sama.
Begitu pun pada akhir Juli 2025, di mana sedikitnya sebanyak 497 siswa dari dua SMP dan dua SD di wilayah Wates, Kulon Progo, mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG dari dapur layanan di wilayah tersebut.
Menyikapi masih banyaknya kasus keracunan massal akibat mengonsumsi menu MBG ini, salah satu tokoh nasional angkat bicara.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyebut secara umum MBG merupakan sebuah program yang bagus.
Ia bahkan mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. Meski begitu Din juga menyoroti program ini dari sisi pelaksanaannya yang dinilai masih banyak kekurangan. Karena itu ia pun meminta program ini agar bisa dievaluasi secara menyeluruh.
“MBG ini program yang melibatkan dana atau anggaran sangat besar sekali. Sehingga saya was-was pelaksanaannya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terakhir ini agak ricuh soal kualitas, makanan agak basi, membawa rasa sakit pada anak, sampai membuka peluang korupsi,” katanya saat ditemui mabur.co, menghadiri kegiatan di kawasan Prambanan Sleman, Kamis (22/2/2016).
Karena itulah, Din mengusulkan agar program MBG bisa lebih banyak melibatkan pihak sekolah. Pihak sekolah bisa ikut secara langsung mengelola pengadaan menu makanan bagi para siswanya.
Menurut Din, hal ini sudah terbukti bisa berjalan dengan sangat baik di sejumlah sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah.
“Program ini bagus. Perlu dilanjutkan. Namun juga perlu dievaluasi. Yang paling penting adalah bisa melibatkan pihak sekolah. Apalagi melibatkan organisasi wali murid atau siswa. Jadi negara hanya membantu dari sisi anggaran saja. Prinsipnya perlu dicari lagi bagaimana manajemen yang baik untuk program MBG ini,” katanya. ***
