Pemerintah sudah berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di level bawah sepanjang 2025.
Sejumlah langkah dilakukan, yaitu membuat paket stimulus hingga 4 kali (masing-masing Rp33,3 T, Rp24,4 T, Rp15,6 T, dan Rp37,4 T) berupa diskon listrik, diskon tarif transpot, program magang, bansos, insentif otomotif, dan lain-lain.
Juga ada program-program untuk masyarakat bawah seperti MBG, pembangunan Gerai KDMP, dan pembelian gabah/beras.
Untuk MBG, pemerintah mengeluarkan Rp51,5 T untuk 53,8 juta penerima. Untuk penyerapan gabah/beras pemerintah mematok pembelian harga gabah oleh Bulog Rp6.500 per kg dan harga beras Rp12 ribu per kg.
Total anggarannya sekitar Rp 57 T. Lalu ada pembangunan Gerai KDMP, berupa kantor, gudang, mobil, dan seterusnya. Nanti akan ada 80 ribu koperasi dengan biaya per gerai Rp 1,65 M. Untuk 2025 baru berkisar lebih dari 200 gerai yang dibangun.
Belum lagi ada program rutin yang sudah dilakukan sejak era SBY dan Jokowi seperti PKH, BLT, dan lain-lain. Yang baru di era Prabowo adalah MBG, penyerapan beras/gabah secara total dan harga dipatok, serta pembangunan Gerai KDMP. Bisa pula ditambahkan dengan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Lalu mengapa pertumbuhan ekonomi 2025 hanya 5,2%? Mengapa daya beli masyarakat tetap lesu dan menurun?
Mengapa pengangguran tetap tinggi? Padahal pemerintah juga sudah memindahkan uang dari BI ke bank-bank BUMN senilai Rp200 T.
Tampaknya di sini ada yang tak beres atau meleset. Presiden perlu cek lagi aspek teknis pelaksanaan program tersebut.
Misal, soal pengadaan gabah/beras. Itu yang menikmati petani atau mafia beras? Atau, soal MBG.
Strategi dapur besar itu efektif untuk distribusi ekonomi di bawah atau tidak? Atau soal pembangunan Gerai KDMP.
Itu belanjanya ke mana dan untuk apa, pelaksana proyeknya masyarakat setempat atau bukan, dan seterusnya. Ini sekadar catatan orang awam. Bukan ekonom dengan bahasa dan istilah akademik. ***
