Kerajaan Blambangan terletak di ujung timur Jawa, yang menguasai wilayah ujung timur Jawa, dan menjadi satu-satunya kerajaan Hindu yang mempunyai kekuasaan besar dan luas di Jawa.
Kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Tawang Alun II, (1678-1671), namun seiring masuknya Islam ke tanah Jawa, Blambangan harus berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya dan eksistensinya di tengah-tengah pengaruh kerajaan-kerajaan Islam.
Selain harus menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan Hindu di Bali yang ingin merebut kekuasaan untuk membendung pengaruh Islam masuk ke Pulau Bali.
Sejarah munculnya Kerajaan Blambangan memang kurang jelas. Akan tetapi, diketahui bahwa Kerajaan Blambangan dulunya merupakan vasal Kerajaan Majapahit dan menjadi tempat pelarian bagi Bhre Wirabhumi, yang tersingkir saat terjadi perebutan takhta di Majapahit.
Pada 1478, giliran keluarga Kertabhumi yang melarikan diri ke Blambangan, dipimpin oleh Lembu Miruda. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15, Blambangan berdiri sendiri sebagai satu-satunya kerajaan Hindu di Jawa, namun selalu menjadi incaran kerajaan Islam dari Jawa Tengah maupun dari kerajaan di Bali.
Ekspedisi Demak (1546), Panembahan Senopati dari Mataram (1575-1601), berhasil menaklukkan Blambangan, tetapi Blambangan tetap diberi kebebasan dalam berbagai hal.
Sultan Agung (1613-1645) mengirimkan ekspedisi ke Blambangan 1625, 1636, 1639, dan beberapa wilayah telah dikuasai.
Wilayah-wilayah itu dikenal dengan nama pesisir wetan (Pesisir Timur) yang para penguasanya diwajibkan membayar upeti dan melakukan kerja wajib untuk kerajaan Mataram.
Ekspedisi terakhir oleh Amangkurat I 1646 di bawah pimpinan Pangeran Selarong dan Padureksa, dan berhasil mengalahkan Blambangan, sehingga pada waktu itu 5000 orang Blambangan diangkut ke Mataram.
Pada 1647, ekspedisi Mataram di bawah Tumenggung Wiraguna menyerang Blambangan lagi dan mengangkut 1500 orang Blambangan ke Mataram serta wilayah-wilayah ujung timur Jawa tetap dianggap oleh Mataram sebagai daerah taklukannya.
Prabu Tawang Alun (1678-1671) yang awalnya bersikap kompromis dan tunduk pada Mataram, karena suatu sebab, Prabu Tawang Alun pun kemudian memutus hubungan dengan Mataram. Namun adanya konflik intern dan serangan VOC menyebabkan Kerajaan Blambangan dinyatakan runtuh pada tahun 1768.
Blambangan Jatuh dalam Kekuasaan VOC
Berhubung tahun 1743 status Blambangan dianggap daerah vazal Mataram, maka VOC merasa berhak untuk mengambilalih daerah ini dengan berpedoman pada kontrak antara Gubernur Jenderal van Imhoff dengan Susuhunan Pakubuwana II.
Namun demikian VOC tidak bisa secara otomatis menguasai wilayah tersebut, karena penguasa daerah yang bernaung di bawah kerajaan Blambangan tidak menyerah begitu saja.
VOC mendapat kesempatan menanamkan pengaruhnya ketika terjadi konflik intern keluarga, yang melibatkan Kerajaan Mengwi dari Bali.
Konflik antara Adipati Danuningrat dengan Wong Agung Wilis (adik tirinya dan sekaligus patihnya). berakhir dengan dibunuhnya Danuningrat di Pantai Seseh pada tahun 1767.
Sebelum itu, ketika terjadi kekosongan kekuasaan akibat terusirnya Adipati Danuningrat dari keraton Blambangan Raja Mengwi mengangkat I Gusti Kuta Beda dan Gusti Ngurah Ketut Kaba-Kaba sebagai penguasa di Blambangan tahun 1764.
Ketika memerintah, mereka dengan seizin raja Mengwi mengadakan kerjasama dan memberi izin kepada saudagar Inggris untuk berdagang di berbagai bandar Blambangan dan selat Bali.
Hal ini menyebabkan Kompeni Belanda sangat khawatir karena merasa mendapat saingan. Oleh karena itu agar monopolinya berhasil VOC bermaksud merebut bandar-bandar Blambangan dan mengusir para pedagang asing terutama Inggris yang sudah membangun kantor dagangnya (loji) di dekat Bandar Blambangan Utara.
Mulailah perang antara Blambangan dan VOC, yang berakhir dengan kekalahan Blambangan. Dalam peperangan ini Gusti Kuta Beda dan Gusti Ngurah Ketut Kaba-Kaba terbunuh.
Setelah Gusti Kuta Beda dan Gusti Ngurah Ketut Kaba-Kaba terbunuh, raja Mengwi menyetujui Wong Agung Wilis menjadi raja, tetapi Kompeni sudah lebih dulu mengangkat Mas Anon dan Mas Uno (Mas Weka).
Hal ini dimaksudkan untuk menandingi pengaruh Wong Agung Wilis dan raja Mengwi, karena Kompeni tahu bahwa Mas Anom dan Mas Weka tidak sefaham dengan Bali. Karena tuduhan adanya kerjasama dengan Wong Agung Wilis, VOC mengangkat Sutanegara (keturunan Prabu Tawangalun).
Tahun 1771 Sutanegara dipecat dan diganti oleh Kertawijaya (Jaksanegara). Pada waktu pemerintahannya, kondisi Blambangan tidak tenteram, sehingga tidak mampu menyediakan beras sesuai kontrak, maka mendorong VOC untuk memecat. Mengganti dengan Mas Alit, keturunan dari selir Prabu Tawangalun, Putra Mas Dalem Wiroguna yang tinggal di Madura karena perang Blambangan tahun 1767.
Dampak Runtuhnya Kerajaan Blambangan
Dampak dari runtuhnya kerajaan Blambangan adalah menjadi terpecah-pecahnya wilayah Blambangan menjadi unit-unit kecil pemerintahan di wilayah bekas kerajaan Blambangan.
Blambangan bagian utara dengan unit-unit pemerintahannya, Blambangan Timur menjadi Kabupaten Blambangan dengan Mas Alit sebagai bupati. Sementara Blambangan Barat dipisahkan dari Blambangan Timur dan didirikan distrik-distrik baru.
Pemilihan Mas Alit sebagai bupati baru adalah salah satu rencana untuk melakukan reorganisasi administrasi di Blambangan, yang diprakarsai oleh Gezaghebber Luzac.
Ia menganjurkan pembagian bekas kerajaan Blambangan ke dalam dua bagian, yaitu Blambangan bagian timur dan Blambangan bagian barat serta pembentukan distrik-distrik baru.
Antara Blambangan bagian timur dengan Blambangan bagian barat dibatasi oleh Gunung Raung yang terbentang mulai dari Sentong (Bondowoso) ke selatan sampai laut selatan.
Blambangan bagian timur direncanakan Mas Alit sebagai bupatinya dan Blambangan bagian barat diusulkan Sumadirana patih Kabupaten Surabaya sebagai penguasanya.
Pada 23 Agustus 1773 ditetapkan batas wilayah Blambangan bagian timur dengan Blambangan Bagian Barat dengan menarik garis dari sebelah utara melalui Kali Tikus melewati punggung pegunungan Ijen sampai Rajegwesi di Selatan.
Daerah yang ada di sebelah Timur ditetapkan namanya menjadi Kabupaten Blambangan yang ibu kotanya di Banyuwangi.
Di Blambangan Bagian Timur tersebut dibentuk distrik-distrik baru yaitu Grajakan, Ulupampang, dan Ketapang Bincak Pakem.
Pembentukan distrik baru tersebut didesain untuk memperkuat pertahanan kompeni. Grajakan adalah tempat yang strategis maka kemudian dibangun pos pengintaian dengan maksud untuk memutuskan komunikasi tersembunyi antara orang-orang Bali dan pejuang yang bersembunyi di Pulau Nusabarong dengan pejuang di Blambangan.
Kemudian di Blambangan bagian barat VOC membentuk distrik baru yang pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan kabekelan sebelumnya, yaitu di Puger, Jember, Sentong dan Prajekan.
Distrik-distrik baru yang kemudian dibentuk adalah Prajekan, Sentong, Jember dan Sabrang atau Renes. Di antara empat distrik tersebut kemudian ada yang ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten yaitu Sentong (Kabupaten Bondowoso) pada 1850 dan Distrik Jember menjadi Kabupaten Jember pada 1929. ***
Referensi
Aminuddin Kasdi, 2003, Perlawanan Penguasa Madura Atas hegemoni Jawa : Relasi Pusat daerah Pada Periode Akhir Mataram (1726-1745), Yogyakarta. Penerbit Jendela.
FA Sutjipto Tjipto Atmodjo, 1983,“Kota Kota Pantai di Sekitar Selat madura (Abad XVII
Sampai Medio Abad XIX), Disertasi , Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
Hageman, JJ, Cz” 1852, Hanleiding tot de Kennis der Geschiedenis Aardrijkunde,Fabeller en Tijd rekenkunde van Java I, Batavia.
I Made Sudjana, 2001, Nagari Tawon Madu, Kuta Bali, Pustaka Larasan.
Rouffaer, G.P. 1931, “Vorstenlanden” Adatrechtbunel.
Sri Adi Oetomo, 1993, Menelusuri dan Mencari Hari Jadi Kota Banyuwangi, Pasuruan Jawa Timur, PT Garoeda Indah
Sri Margana 2007, “java’s Last Frontier: The Struggle of hegemony of blambangan c.1763-1813” Ph D Thesis, Leiden Iniversiteit Leiden.
Winarsih Arifin partaningrat, 1980, Babad Wilis, Jakarta Bandung, Lembaga penelitian Perancis Untuk Timur Jauh.
