Mabur.co – Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan kerap mengklaim bahwa salah satu program andalannya, Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia mencapai satu juta orang.
Lapangan kerja sendiri menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini. Dimana sejak keduanya memimpin Indonesia pada Oktober 2024 lalu, badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sudah terjadi dimana-mana, dan jumlahnya pun tidak bisa dibilang main-main, di tengah ekonomi yang serba sulit seperti saat ini.
Apalagi Wakil Presiden juga pernah menyampaikan pada masa kampanye lalu, bahwa pemerintah (jika Prabowo-Gibran terpilih) akan menyediakan 19 juta lapangan kerja baru di Indonesia, dan seterusnya.
Namun bagi Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, sebagai sebuah lembaga riset independen di Jakarta, klaim Presiden bahwa “MBG telah menciptakan satu juta lapangan kerja” sama sekali tidak dapat dibanggakan.
Menurut Bhima, berdasarkan hasil riset CELIOS dalam beberapa waktu terakhir, lapangan kerja yang tercipta dari MBG hanyalah bersifat informal, dan tidak memiliki jenjang karier yang jelas dan memadai, untuk bisa dikatakan sebagai lapangan kerja baru, mengatasi pengangguran, dan seterusnya.
“Itu (orang-orang yang bekerja di SPPG) masuknya kategori relawan, bukan pekerja kontrak. Itu sudah jelas (jenis pekerjaan) informal. Dia kerja tiap hari disitu (kantor SPPG), sesekali dipanggil, untuk kerja cuci sayur, cuci piring, atau gimana?” ungkap Bhima Yudhistira, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Fristian Griec Media, Sabtu (9/5/2026).
Selain itu, Bhima juga mempertanyakan bagaimana jenjang karier para relawan SPPG tersebut, apakah mereka disediakan career path (jenjang karier) yang baik dalam proyek kesayangan Presiden ini? Atau hanya jadi buruh panggilan saja, yang harus siap kapanpun ketika ada panggilan dari Atasan.
“Jadi relawan di SPPG ini ada jenjang kariernya nggak? Bisa nggak mereka yang tadinya relawan SPPG dapur tadi, yang tadinya jadi tukang cuci piring dan cuci sayur, bisa nggak dia jadi pemilik SPPG tersebut? Jenjang kariernya disediakan seperti itu nggak? Lalu yang sudah bekerja disana, overwork (lembur) apa enggak? Tekanan kerjanya gimana, dan seterusnya,” tambah Bhima.
Bhima beranggapan, MBG dengan segala permasalahannya sama sekali bukanlah solusi yang konkrit untuk bisa mengurangi pengangguran sekaligus menambah lapangan pekerjaan. Karena yang sebenarnya dibutuhkan adalah pekerjaan yang sifatnya formal, yang memiliki dasar kontrak, kepastian hukum, maupun jaminan sosial yang jelas dan dilindungi oleh Undang-undang.
Sementara relawan MBG yang disebut Bhima sebagai pekerjaan informal, tidak memiliki semua persyaratan diatas.
Selain itu, pekerjaan mereka pun bisa lenyap dengan seketika, apabila kantor SPPG tersebut dinonaktifkan (biasanya karena ketahuan menyebabkan keracunan pada siswa), atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dan lain sebagainya.
Sehingga posisi mereka tetaplah rentan tergusur kapan saja, sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. (*)
