Mabur.co – Pertunjukan stand–up comedy Mens Rea milik Pandji Pragiwaksono berhasil memantik perbincangan publik nasional. Lewat humor satir, Pandji sukses menyentil berbagai isu sosial-politik: mulai dari relasi kekuasaan, kebobrokan aparatur negara, mentalitas publik, hingga kebijakan negara yang dinilai problematik.
Terlepas dari berbagai hal pasca-pertunjukan itu, ada satu pertanyaan menggelitik muncul: mengapa kritik terhadap pengusa kini justru lebih sering datang dari komika, bukan dari sastrawan dan budayawan seperti dulu?
Fenomena ini agaknya menandai sebuah perubahan penting dalam lanskap kritik kebudayaan Indonesia. Sebab pada masa lalu, kritik terhadap kekuasaan kerap lahir dari karya sastra dan kebudayaan. Novel, puisi, drama, hingga esai kerap menjadi senjata intelektual melawan ketidakadilan. Para sastrawan tidak hanya menulis untuk estetika, tetapi juga untuk mempertanyakan kondisi negara serta perilaku para penguasa.
Sebelum era komika, Indonesia sebenarnya pernah memiliki deretan tokoh sastra dan budaya yang konsisten mengkritik kekuasaan hingga mengguncang publik lewat karya-karyanya. Siapa sajakah mereka?
1. Pramoedya Ananta Toer
Pramoedya Ananta Toer dikenal sebagai sastrawan Indonesia yang paling konsisten mengkritik kekuasaan melalui karya sastra. Kritik itu tidak disampaikan lewat pidato politik, melainkan melalui novel, cerpen, dan esai yang menggambarkan ketidakadilan struktural dalam sejarah dan kehidupan bangsa.
Lewat Tetralogi Buru — Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca — Pramoedya membongkar bagaimana kekuasaan bekerja: mengontrol pendidikan, pers, hukum, dan sejarah. Tokoh Minke menjadi simbol kaum terdidik yang terjebak dalam sistem kolonial sekaligus feodal.
Kritik Pramoedya tidak berhenti pada kolonialisme. Dalam novel Korupsi dan Gadis Pantai, ia menyoroti mentalitas pejabat, feodalisme, serta penindasan terhadap rakyat kecil di Indonesia pascakemerdekaan. Baginya, negara merdeka tidak otomatis berarti rakyat merdeka.
Sikap kritis ini membuat Pramoedya ditangkap setelah peristiwa 1965. Ia dipenjara tanpa pengadilan selama lebih dari 14 tahun, sebagian besar di Pulau Buru. Buku-bukunya dilarang beredar, namun justru di tempat pembuangan itu ia melahirkan karya terbesarnya.
Hingga kini, karya-karya Pramoedya tetap dibaca sebagai kritik terhadap kekuasaan, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga relevan untuk membaca praktik pemerintahan hari ini.
2. W.S. Rendra
W.S. Rendra dikenal sebagai salah satu penyair terbesar di Indonesia. Ia kerap menjadikan puisi-puisinya sebagai alat kritik sosial dan politik. Berbeda dari sastrawan yang memilih bahasa simbolik halus, Rendra tampil lantang, langsung, dan konfrontatif.
Lewat pertunjukan puisi-puisinya seperti Sajak Pertemuan Mahasiswa, Rendra mengkritik birokrasi, korupsi, ketimpangan sosial, serta kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Ia menempatkan mahasiswa dan kaum muda sebagai suara nurani bangsa.
Dalam dunia teater, berbagai pertunjukan drama Rendra juga kerap memuat kritik terhadap struktur sosial yang menindas. Ia menggunakan panggung sebagai ruang perlawanan, bukan sekadar hiburan.
Sikap kritis itu membuat Rendra beberapa kali mendapat tekanan politik. Pementasannya dibatasi, dan aktivitas keseniannya diawasi pada masa Orde Baru. Namun ia tetap tidak pernah menghentikan kritiknya.
3. Wiji Thukul
Wiji Thukul dikenal sebagai penyair yang menjadikan puisi sebagai alat perlawanan langsung terhadap otoritarianisme. Puisinya lugas, sederhana, dan keras.
Ia banyak menulis tentang buruh, penggusuran, kemiskinan, dan ketakutan hidup di bawah kekuasaan represif. Kalimatnya dikenal luas, seperti: “Hanya ada satu kata: lawan!”
Puisinya dibacakan dalam aksi demonstrasi. Karyanya dianggap berbahaya karena mampu membangkitkan kesadaran kolektif.
Pada 1998, Wiji Thukul diketahui menghilang dan keberadaannya tidak pernah diketahui hingga saat ini.
Meski begitu, nama dan sosok Wiji Thukul tak pernah benar-benar mati. Bahkan menjadi simbol keberanian dan perlawanan terhadap penguasa di Indonesia sampai hari ini.
4. Cak Nun
Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun dikenal sebagai salah satu budayawan yang konsisten menjadikan kebudayaan sebagai ruang kritik sosial. Ia kerap menggunakan puisi, teater, esai, musik, dan forum dialog sebagai medium untuk menyuarakan kegelisahan bangsa.
Sejak dekade 1970-an, Cak Nun aktif menulis puisi dan esai yang menyinggung persoalan ketidakadilan sosial, kemiskinan, kekerasan negara, serta krisis moral masyarakat. Puisinya tidak hanya bersifat estetis, tetapi reflektif dan kritis terhadap relasi antara kekuasaan dan rakyat.
Dalam dunia teater, Cak Nun kerap terlibat dalam berbagai pertunjukan yang mengangkat tema penindasan, manipulasi agama, serta kebingungan identitas bangsa. Baginya, panggung bukan sekadar ruang hiburan, melainkan ruang kejujuran yang mempertemukan seni dan realitas sosial.
Kiprah Cak Nun juga dikenal luas melalui forum-forum budaya dan dialog publik yang ia bangun di berbagai daerah. Dalam forum tersebut, ia mengajak masyarakat berdiskusi tentang politik, agama, kebangsaan, dan kemanusiaan dengan bahasa yang sederhana dan inklusif.
Kritik terhadap pemerintah sering ia sampaikan melalui refleksi, pertanyaan, dan perenungan. Cak Nun juga kerap menyoroti hubungan negara dan warga, peran agama dalam kehidupan publik, serta pentingnya berpikir mandiri. Ia konsisten untuk terus mengajak masyarakat berpikir kritis.
Kini generasi muda lebih mengenal kritik bukan dari puisi Rendra atau novel Pramoedya, tetapi dari panggung stand–up, podcast, dan media sosial. Pandji Pragiwaksono menjadi simbol pergeseran itu. Ia hadir tidak untuk menggantikan para sastrawan. Ia hanya muncul untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Meski tidak lahir dari tradisi sastra, tetapi komika seperti Pandji telah berhasil mewarisi fungsi sosial sastra: yakni menyuarakan kegelisahan kolektif bangsanya.
