Mabur.co – Rencana penguatan kerja sama antara Indonesia dan Prancis menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emanuel Macron beberapa hari lalu mendapat tentangan dari Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II.
Trah keluarga keturunan Raja Kesultanan Yogyakarta ke-2 itu secara tegas menolak upaya penguatan kerjasama bilateral antarkedua negara Indonesia-Perancis, baik itu di bidang ekonomi maupun pertahanan.
Alasannya adalah karena Prancis hingga saat ini belum melakukan penyelesaian terkait peristiwa sejarah penyerbuan dan perampasan aset Keraton Yogyakarta pada Juni 1812 yang dikenal dengan peristiwa ‘Geger Sepehi’.
Padahal Prancis bersama Inggris dan India dianggap memiliki peran besar dalam peristiwa kelam tersebut. Hingga mengakibatkan hancur dan hilangnya ribuan aset dan kekayaan Keraton Yogyakarta di masa itu.
Baik itu berupa benda pusaka, manuskrip kuno hingga ribuan keping emas dan perak yang diperkirakan bernilai triliunan rupiah.
Dilansir dari krjogja.com, Minggu (19/4/2026), Ketua Umum Yayasan Vasatii Socaning Lokika, Fajar Bagoes Poetranto, mendesak pemerintah Indonesia meninjau ulang penguatan kerjasama dengan ketiga negara tersebut dengan mempertimbangkan konteks sejarah yang dinilai belum tuntas.
Menurut Fajar, meski dilakukan oleh Inggris, catatan sejarah menunjukkan keterlibatan pasukan Sepoy asal India serta pengaruh militer bergaya Prancis dalam peristiwa penyerbuan Keraton Yogyakarta tahun 1812. Terlebih peristiwa Geger Sepehi itu juga terjadi dalam konteks pergolakan global, termasuk dinamika Perang Napoleon.
“Penyelesaian sejarah, termasuk pengakuan dan pengembalian aset maupun naskah yang hilang, perlu menjadi perhatian sebelum hubungan kerja sama diperluas,” ungkapnya.
Sementara itu hal senada juga disampaikan sejarawan UNS, Harto Juwono. Ia menilai peristiwa tersebut tidak terlepas dari persaingan kekuatan besar saat itu, termasuk Inggris melalui British East India Company yang mengerahkan pasukan dari India untuk menguasai Jawa.
Dalam konteks lokal, Harto menambahkan, Geger Sepehi berdampak signifikan terhadap Kesultanan Yogyakarta, baik secara politik maupun kultural.
“Sejumlah naskah dan aset penting dilaporkan hilang dan hingga kini belum sepenuhnya terlacak,” lanjutnya.
Trah Sri Sultan HB II mendorong pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk membawa isu ini dalam jalur diplomasi internasional.
Mereka menilai upaya rekonsiliasi perlu diawali dengan pengakuan atas peristiwa sejarah serta langkah konkret terkait restitusi atau pengembalian barang rampasan ke negara asal.
Selain itu, mereka juga meminta agar komitmen kerja sama strategis dengan pihak terkait, dapat ditinjau kembali sampai adanya itikad baik dari semua pihak dalam penyelesaian persoalan sejarah tersebut.
Hingga kini, pihak trah Sultan HB II sendiri mengaku terus melakukan upaya advokasi termasuk melalui pendekatan hukum dan diplomasi internasional, guna mendorong pengakuan atas peristiwa Geger Sepehi 1812 sebagai bagian dari pelanggaran kedaulatan yang memerlukan penyelesaian.
