Mabur.co- Di tengah derasnya arus transformasi digital yang merambah hampir seluruh aspek kehidupan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menegaskan bahwa kemajuan teknologi bukanlah tujuan akhir.
Yang terpenting adalah bagaimana teknologi benar-benar menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menuturkan, tolok ukur kesuksesan tata kelola pemerintahan digital terletak pada seberapa besar pemanfaatannya dirasakan oleh publik.
“Teknologi itu wajib mempermudah masyarakat. Jangan sampai justru malah memindahkan beban pelayanan kepada warga,” ucapnya, dilansir Pemda DIY, Minggu (19/7/2026).
Pemerintahan Digital Menjangkau Semua Kalangan
Sri Sultan meminta agar tata kelola pemerintahan digital tetap ramah dan menjangkau kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, warga dengan keterbatasan perangkat keras, hingga mereka yang tinggal di area krisis sinyal (blank spot). Diinstruksikan pula untuk seluruh bupati, wali kota, dan perangkat daerah di DIY memastikan tidak ada lagi sistem birokrasi yang berjalan sendiri-sendiri.
“Integrasi data, keamanan informasi, serta mitigasi risiko harus menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik, ”katanya.
Sementara itu, Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si menuturkan, terkait pernyataan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bahwa transformasi digital tidak identik dengan perlombaan bikin aplikasi dan aplikasi yang dimiliki dinas tidak efektif, maka kalau dari sisi praktik dalam pemerintahan yang ada saat ini, bisa dilihat bahwa pemerintah memang memiliki banyak aplikasi.
Bahkan puluhan ribu, bisa sampai 27.000 aplikasi dalam data yang ada sehingga ada semacam orientasi yang berbelok.
”Seharusnya transformasi digital di Indonesia itu dipahami bahwa konsep pemerintahan digital bukan sekadar menambah aplikasi. Tetapi untuk teknologi informasi yang membantu birokrasi, mengubah cara kerja, menyederhanakan proses.
Kemudian juga menerapkan budaya digital yang baik untuk memberikan pelayanan yang lebih adaptif, lebih cepat, dan lebih berorientasi pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan user centric. Kemudian kita juga melihat dengan banyaknya aplikasi seolah-olah justru membuat beban bagi masyarakat sebagai user,” ujarnya, Minggu (19/7/2026).
Dyah menjelaskan, masyarakat terlihat harus mengunduh aplikasi dulu untuk mengakses data atau untuk mengurus persyaratan tertentu. Bisa dilihat masyarakat menjadi lelah, kalau harus menginput data berkali-kali.
Padahal sebenarnya data yang diinput mestinya data yang bisa digunakan oleh banyak aplikasi. Contohnya untuk di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, mestinya banyak data yang sebenarnya sama yang bisa digunakan. Dari sisi user experience menjadi buruk karena lelah dalam menginput data.
“Kalau kita melihat banyak aplikasi sebenarnya utilitas aplikasi itu masih rendah sehingga ada aplikasi tetapi tidak banyak pengguna. Ini juga perlu dicek kembali,” katanya.
Menurut Dyah, banyak aplikasi kalau tidak banyak penggunanya berarti pemanfaatannya tidak optimal. Dengan demikian sebenarnya pemborosan, kalau banyak aplikasi tapi tidak optimal dalam utilitasnya.
OPD Ego Sektoral
“Ini menunjukkan bahwa aplikasi itu dibuat oleh OPD dengan perspektif OPD masing-masing dan masih terlihat ada ego sektoral. Mau sendiri-sendiri tanpa berpikir ekosistem yang ada di luar,” katanya.
Menurut Dyah pula, persoalan interoperabilitas juga menjadi satu isu tersendiri karena aplikasi dibangun dengan arsitektur masing-masing. Basis datanya juga berbeda-beda, bahasa pemrograman yang berbeda-beda, sehingga ketika akan diintegrasikan mengalami kesulitan.
Hal ini merupakan persoalan interoperabilitas data, interoperabilitas antar-aplikasi dan sistem menjadi lemah, sehingga memang terjadi ketidakefektifan dari puluhan ribu aplikasi yang mayoritas tidak aktif. Mayoritas meminta data yang sama, tapi tidak bisa diintegrasikan. Kalau dari sisi anggaran tentu kita melihat boros karena satu aplikasi saja sudah biayanya berapa, dikalikan berapa puluh ribu.
“Dalam APBN atau APBD, mestinya kita bisa menghitung belanja untuk aplikasi itu bisa mencapai triliunan. Kalau dari sisi nasional, kalau dihitung secara nasional sehingga sebenarnya, sekarang itu bukan lagi era membangun aplikasi. Tapi mengintegrasikan aplikasinya, mengintegrasikan datanya. Mestinya ada super aplikasi yang bisa digunakan pada level daerah maupun level nasional. Memang sudah ada beberapa super aplikasi di tingkat pusat, namun kalau kita melihat di tingkat daerah itu masih belum,” katanya.
Ditegaskan Dyah, persoalan tersebut perlu diatasi. Ia menyarankan kepada pemerintah agar menyetop dulu. Tidak usah membuat aplikasi baru, optimalkan aplikasi yang sudah ada, juga lakukan upaya untuk interoperabilitas data.
Kemudian supaya antar-aplikasi bisa terhubung maka bisa menggunakan semacam API (application programming interface) yang terbuka sehingga data dapat diakses antar-OPD. Ada konsep berbagi pakai.
“Data itu terhubung, terintegrasi, dan dapat berbagi pakai namun juga security datanya harus ditingkatkan,” katanya.
Dyah menuturkan, pernyataan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, perlu didukung dengan menambahkan fungsi AI. Dalam aplikasi yang dirancang sebagai super apps sehingga dengan menambahkan fungsi artificial intelligence dapat difungsikan AI sebagai analis.
Jadi, bagaimana membaca tren data, kemudian AI bisa sebagai investigator untuk mengecek apakah terjadi data ganda, data yang tidak wajar. Kemudian juga AI sebagai decision support system, bagaimana merekomendasikan hal yang bersifat spesifik.
“Penggunaan AI bisa difungsikan sebagai fungsi prediktif, Jadi, memprediksi kira-kira kalau dengan kondisi data yang ada sekarang, misalnya kira-kira untuk ketahanan pangan itu nanti seperti apa. Kemudian untuk ekonomi Indonesia atau ekonomi daerah kira-kira dengan data pendapatan seperti ini, potensi-potensi pendapatan seperti ini, maka kita bisa memprediksi harus seperti apa. Lalu tentang kesehatan, misalnya, kira-kira kalau terjadi situasi seperti ini maka akan terjadi out break bisa terkait demam berdarah dengan melihat data yang ada,” ucapnya.
Menurut Dyah, fungsi AI akan melengkapi dari super aplikasi yang ada dan masyarakat menjadi lebih mudah serta lebih percaya kepada pemerintah. Dengan menggunakan super apikasi AI, pemerintah bisa punya data yang bagus, data yang bisa diprediksikan.
“Kemudian data juga akurat dan membuat masyarakat tidak lelah dalam input data serta tidak boros,” katanya.
