Mabur.co – Program Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026 tak hanya menawarkan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemerintah bahkan juga telah menyiapkan pola pembinaan karakter dengan melibatkan ribuan taruna dari Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) untuk terjun langsung dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) siswa baru di Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pelibatan taruna Akmil dan Akpol dalam kegiatan MLPS siswa tersebut bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, serta kebiasaan hidup mandiri para siswa sejak awal memasuki lingkungan sekolah.
2000 Taruna Akmil dan Akpol
Pada proses pembelajaran di tahun ajaran baru 2026/2027 ini Pemerintah bahkan telah menyiapkan sebanyak kurang lebih 2000 Taruna Akmil dan Akpol untuk diterjunkan ke sejumlah Sekolah Rakyat yang ada di Indonesia.
“Perkiraannya nanti sebanyak lima Taruna Akmil dan lima Taruna Akpol akan disebar di setiap Sekolah Rakyat untuk mendampingi siswa pada masa awal pembelajaran. Ya semacam KKN mahasiswa. Disebut Taruna Bakti,” kata Gus Ipul saat menghadiri Rapat Konsolidasi dan Open House Sekolah Rakyat di kompleks Sekolah Rakyat Kulon Progo, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, para taruna tidak akan berperan sebagai pengajar akademik, melainkan membantu menanamkan berbagai kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka akan membimbing para siswa baru dalam membangun disiplin sejak bangun tidur, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan kamar dan toilet, mengatur waktu, hingga membiasakan hidup tertib dan bertanggung jawab.
“Kami ingin membangun pembiasaan yang baik sejak hari pertama. Anak-anak diajak hidup disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri,” ujarnya.
Sebagaimana telah diterapkan dalam pelaksanaan tahun lalu, program pengenalan sekolah di Sekolah Rakyar akan berbeda dengan sekolah pada umumnya. Di mana para siswa Sekolah Rakyat tidak langsung memulai kegiatan belajar mengajar secara penuh.
Setelah menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu, seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi selama sekitar tiga bulan.
Masa tersebut dimanfaatkan agar siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus memberi kesempatan kepada guru mengenali karakter, kemampuan, serta potensi yang dimiliki setiap anak.
“Kita memerlukan waktu agar semua beradaptasi. Siswanya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sementara guru mempelajari potensi masing-masing siswa sehingga pendampingannya bisa tepat,” jelas Gus Ipul.
Program Pemerintah bagi Anak Miskin
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berbeda dengan sekolah reguler, penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Seluruh calon siswa dijaring melalui proses verifikasi yang melibatkan pendamping sosial, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga pemerintah daerah.
Pemerintah berharap pendidikan berasrama yang dipadukan dengan pembinaan karakter tersebut mampu menjadi jalan keluar dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Gus Ipul menyebut pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kulon Progo telah mencapai lebih dari 90 persen dan ditargetkan siap digunakan dalam dua pekan mendatang.
