Mabur.co – Di tengah derasnya arus digitalisasi yang mengubah wajah industri media, ratusan insan pers, pengelola media, organisasi perusahaan pers, hingga pegiat komunikasi berkumpul dalam Workshop Media Lokal Berkelanjutan di Isvara Riverside, Sleman, Rabu (8/7/2026).
Forum yang berlangsung hangat ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus mencari strategi agar media lokal tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi, perubahan perilaku masyarakat, dan dominasi platform digital.
Workshop menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Farida Dewi Maharani, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli, serta praktisi media lokal dan nasional.
Sejak awal pemaparannya, Farida menegaskan bahwa tantangan terbesar media saat ini bukan semata-mata perkembangan teknologi, melainkan perubahan besar pada ekosistem ekonomi dan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Verifikasi Dipermudah, Tetapi Standar Kualitas Harus Lebih Ketat
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menyambut baik wacana penyederhanaan proses verifikasi perusahaan pers. Namun, ia mengingatkan agar kemudahan administrasi tidak diartikan sebagai pelonggaran terhadap kualitas media.
Menurut Jazuli, Dewan Pers saat ini sedang mengevaluasi sistem verifikasi perusahaan pers agar lebih relevan dengan perkembangan industri media digital.
“Kami sepakat bahwa proses verifikasi bisa dipermudah. Tetapi jangan sampai kemudahan itu membuat siapa saja dengan mudah menjadi media yang terverifikasi tanpa memenuhi standar kualitas yang semestinya,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan karena sejumlah persyaratan administratif dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika industri media saat ini. Karena itu, pendekatan verifikasi akan diarahkan lebih menitikberatkan pada kualitas substansi dibanding sekadar kelengkapan administrasi.
“Kami sedang mengubah pendekatan dari yang semula lebih administratif menjadi lebih substantif. Yang paling penting adalah output-nya, kualitas kontennya, bagaimana media menjalankan fungsi jurnalistiknya,” jelas Jazuli.
Meski demikian, perusahaan pers yang telah memperoleh status terverifikasi tetap akan dievaluasi secara berkala. Verifikasi, kata dia, bukanlah status yang berlaku selamanya.
“Verifikasi dilakukan melalui proses pemutakhiran setiap lima tahun. Artinya, media yang sebelumnya sudah terverifikasi belum tentu otomatis lolos pada periode berikutnya apabila tidak lagi memenuhi standar yang ditetapkan,” katanya.
Jangan Sampai Media Kehilangan Etika
Dalam paparannya, Jazuli mengingatkan bahwa derasnya arus informasi digital tidak boleh membuat media meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.
Ia membandingkan proses produksi berita di media profesional dengan konten yang beredar di media sosial.
Menurutnya, karya jurnalistik memiliki mekanisme yang jelas mulai dari proses peliputan, penyuntingan, hingga pengawasan melalui Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta berbagai regulasi lain.
Sementara di media sosial, siapa pun dapat menyampaikan informasi tanpa proses verifikasi yang memadai.
“Di media sosial orang bisa mengatakan apa saja tanpa melalui mekanisme penyuntingan ataupun verifikasi. Sedangkan media memiliki tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etik kepada publik,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Jazuli, menjadi tantangan besar bagi perusahaan pers untuk tetap mempertahankan kualitas jurnalistik di tengah persaingan yang semakin ketat.
Jazuli juga mengungkapkan bahwa Dewan Pers masih menerima cukup banyak pengaduan dari masyarakat terkait pemberitaan maupun perilaku oknum yang mengaku sebagai wartawan.
Menurutnya, jumlah pengaduan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan etika jurnalistik masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Masih banyak laporan yang masuk ke Dewan Pers. Mulai dari pemberitaan yang dianggap tidak akurat hingga dugaan penyalahgunaan profesi wartawan. Karena itu profesionalisme harus terus dijaga,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi terhadap industri media tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan Kode Etik Jurnalistik.
“Jangan sampai karena tekanan ekonomi, media atau wartawan justru mengorbankan independensi dan profesionalismenya. Kepercayaan publik jauh lebih mahal dibanding keuntungan sesaat,” katanya.
Jurnalisme Positif Menjadi Jalan Keluar
Dalam kesempatan itu, Jazuli juga mengajak insan pers mengembangkan konsep jurnalisme positif. Menurutnya, pendekatan tersebut bukan berarti hanya memberitakan hal-hal yang baik, melainkan menghadirkan pemberitaan yang memberi solusi dan manfaat bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa media tetap harus kritis terhadap berbagai persoalan, namun penyajiannya perlu mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.
“Jurnalisme positif bukan berarti menutup-nutupi persoalan. Tetapi bagaimana media mampu menghadirkan informasi yang mencerahkan, memberi solusi, dan tidak memperbesar kerusakan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Baginya, prinsip utama jurnalistik tetap sama, yakni menghadirkan informasi yang benar, akurat, berimbang, sekaligus memberikan manfaat bagi publik.
Menjaga Masa Depan Media Lokal
Workshop Media Lokal Berkelanjutan menjadi ruang refleksi bagi para pelaku industri media di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung. Disrupsi teknologi memang tidak dapat dihindari, namun seluruh narasumber sepakat bahwa media tetap memiliki masa depan selama mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai jurnalistik.
Pemerintah mendorong media lokal memanfaatkan peluang dari berkembangnya konten berbasis lokal, memperkuat kapasitas newsroom, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas distribusi multiplatform. Di sisi lain, Dewan Pers menegaskan pentingnya menjaga kualitas konten, memperkuat etika jurnalistik, dan memastikan proses verifikasi tetap menghasilkan perusahaan pers yang profesional.
Melalui forum ini, para peserta tidak hanya memperoleh gambaran mengenai tantangan industri media, tetapi juga berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan perusahaan pers di tengah perubahan lanskap digital.
Pesan yang mengemuka sepanjang workshop pun menjadi benang merah seluruh diskusi: teknologi akan terus berubah, algoritma akan terus berganti, tetapi kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama yang menentukan masa depan media. Di tengah banjir informasi dan maraknya hoaks, media lokal yang kredibel, dekat dengan masyarakat, dan konsisten menjalankan prinsip jurnalistik diyakini akan tetap menjadi rujukan publik serta pilar penting dalam menjaga ruang informasi yang sehat.
“Sangat luar biasa. Penyebabnya adalah ekonomi. Bukan hanya mendisrupsi industri media, tetapi juga hampir seluruh sektor lainnya,” kata Farida.
Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi bergantung pada media konvensional seperti surat kabar, televisi maupun radio. Kehadiran berbagai platform digital telah membuka ruang yang sangat luas bagi siapa pun untuk memproduksi sekaligus mendistribusikan informasi.
“Kalau dulu yang bisa membuat dan mendistribusikan informasi hanya media, sekarang hampir semua orang dapat menjadi content creator sekaligus distributor konten,” ujarnya.
Perubahan tersebut memang memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi itu juga menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks karena publik dibanjiri berbagai informasi yang belum tentu benar.
Farida mengatakan masyarakat kini hidup dalam situasi banjir informasi. Setiap hari publik menerima ribuan konten dari berbagai platform digital, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan hingga kanal video.
Akibatnya, masyarakat semakin kesulitan membedakan mana informasi yang benar, mana yang sekadar opini, bahkan mana yang merupakan manipulasi maupun hoaks.
“Sering kali masyarakat bertanya, ini fakta atau manipulasi? Informasi ini benar atau tidak? Kondisi inilah yang menjadi tantangan kita bersama,” katanya.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena algoritma platform digital lebih banyak menampilkan konten yang mampu memancing perhatian pengguna.
Menurut Farida, algoritma saat ini cenderung mengutamakan konten yang sensasional, emosional, bahkan provokatif karena lebih mudah menghasilkan interaksi tinggi.
“Teknologi membuat algoritma menentukan apa yang kita konsumsi. Sering kali yang muncul justru informasi yang sensasional dan memancing emosi,” ujarnya.
Kondisi itu, lanjut Farida, menjadi ujian bagi perusahaan pers. Media harus menentukan arah, apakah ikut larut mengejar algoritma atau tetap mempertahankan prinsip-prinsip jurnalistik yang selama ini menjadi fondasi kepercayaan publik.
Farida mengingatkan bahwa persaingan media saat ini telah berubah total. Jika dahulu media hanya bersaing dengan media lain, kini lawan utamanya justru platform digital global yang memiliki jangkauan sangat luas.
Belanja iklan yang selama ini menjadi sumber pendapatan media juga semakin terbagi karena hadirnya berbagai platform digital dan jutaan kreator konten.
“Tantangannya bukan lagi sekadar siapa yang paling cepat memberitakan, tetapi bagaimana menghadirkan informasi yang terpercaya di ruang digital,” tegasnya.
Ia menilai media tidak boleh mengorbankan prinsip verifikasi hanya demi mengejar klik, trafik maupun popularitas.
“Apakah kita hanya mengejar algoritma, mengejar berita sensasional dan kecepatan, atau tetap menjadi institusi yang menjaga validasi, verifikasi, dan integritas jurnalistik? Itu yang harus kita jawab bersama,” katanya.
Menurut Farida, kepercayaan publik kini menjadi modal terbesar yang dimiliki media. Di tengah membanjirnya informasi yang simpang siur, masyarakat justru akan mencari media yang mampu menghadirkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan publik adalah aset yang paling berharga. Tanpa kepercayaan tidak ada loyalitas pembaca. Kalau tidak ada loyalitas, keberlanjutan industri media juga akan semakin sulit diwujudkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, media yang kredibel harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan pembacanya. Hubungan tersebut tidak dibangun melalui sensasi, tetapi melalui konsistensi menghadirkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.
Karena itu, Farida mengingatkan seluruh insan pers agar tidak membiarkan algoritma mengalahkan nilai-nilai dasar jurnalistik.
“Di tengah maraknya hoaks dan misinformasi, masyarakat justru membutuhkan media yang bisa dipercaya. Jangan sampai hanya demi mengejar trafik, media kehilangan aset terpentingnya, yaitu kepercayaan publik,” tandasnya.
