Mabur.co- Masyarakat adat bukan hanya penopang budaya lokal, tetapi juga fondasi dari identitas bangsa. Ketika eksistensi masyarakat adat terancam, artinya Indonesia kehilangan bagian penting dari jati diri bangsa.
Karena itu, riset, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat menjadi hal yang krusial untuk memastikan keberlanjutan pengetahuan, budaya, dan relasi manusia dengan lingkungannya.
Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Arbastra) BRIN, Herry Jogaswara, mengatakan, ada dinamika konseptual antara istilah “masyarakat adat” dan “masyarakat hukum adat” yang selama ini menjadi titik ketegangan antara negara dan masyarakat sipil.
“Negara cenderung menggunakan istilah masyarakat hukum adat yang dilegitimasi secara konstitusional, sementara organisasi masyarakat sipil lebih memilih istilah masyarakat adat karena dianggap lebih merepresentasikan identitas kolektif,” katanya, dilansir BRIN, Senin (27/7/2026).
Herry melihat adanya pergeseran ketika negara mulai menggunakan istilah masyarakat adat dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Namun, persoalan terminologi ini bukan sekadar perdebatan semantik, melainkan berkaitan dengan legitimasi, pengakuan, dan implikasi kebijakan,” jelasnya.
Keragaman Masyarakat Adat
Herry menekankan bahwa keragaman masyarakat adat di Indonesia menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan.
“Komunitas masyarakat adat memiliki kondisi sosial dan budaya yang sangat beragam, mulai dari kelompok semi-nomaden hingga komunitas yang telah berinteraksi intens dengan pasar dan teknologi. Karena setiap komunitas memiliki konteks sejarah dan struktur sosial yang berbeda, pendekatan kebijakan yang seragam berpotensi menyederhanakan realitas yang kompleks,” tegasnya.
Herry menjelaskan bahwa studi tentang masyarakat adat mengalami peningkatan signifikan sejak akhir 1990-an.
Pada awalnya, penelitian lebih banyak berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, kearifan lokal, dan sistem pertanian tradisional.
“Seiring waktu, cakupan penelitian semakin meluas hingga mencakup tema pendidikan, kesehatan, digitalisasi, serta respons masyarakat adat terhadap pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat dipahami sebagai aktor sosial yang dinamis, bukan sekadar objek konservasi budaya,” ucapnya.
Herry menilai hubungan antara riset dan kebijakan belum sepenuhnya kuat. Ia mencontohkan isu pengakuan hutan adat yang menunjukkan adanya sinergi antara penelitian, advokasi, dan kebijakan negara.
Namun setelah pengakuan formal diberikan, muncul tantangan baru berupa pemberdayaan pasca-penetapan. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil sering kali lebih efektif karena mampu membangun pendampingan jangka panjang dan kedekatan sosial dengan komunitas.
Masyarakat Adat Hadapi Isu Kontemporer
“Masyarakat adat juga menghadapi isu-isu kontemporer seperti akses internet dan media sosial. Kehadiran teknologi memunculkan proses negosiasi antara nilai-nilai adat dan modernitas. Di satu sisi terdapat kekhawatiran terhadap dampak negatif digitalisasi, tetapi di sisi lain teknologi juga membuka peluang untuk memperluas jaringan dan memperkuat identitas kolektif masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat terus beradaptasi dengan perubahan zaman,” katanya.
Herry menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak penelitian tentang masyarakat adat, tetapi memastikan hasil riset dapat berkontribusi nyata terhadap kebijakan dan penguatan kapasitas komunitas.
“Sinergi antara peneliti, negara, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mewujudkan pengakuan serta pemberdayaan masyarakat adat yang lebih substantif dan berkelanjutan,” ucapnya.
